Menurut Menteri LHK, Ini Sebab Kebakaran Hutan Tahun Ini Lebih Parah

Kompas.com - 19/08/2019, 13:35 WIB
Seorang bocah beursaha memadamkan kebakaran lahan dengan alat seadanya di Desa Kayu Arehh, Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, (18/8/2019). Sebanyak enam helikopter  water boombing dan 1.512 orang personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan Sat Pol PP dikerahkan untung melakukan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. ANTARA FOTO / Mushaful Imam/Lmo/hp. Mushaful ImamSeorang bocah beursaha memadamkan kebakaran lahan dengan alat seadanya di Desa Kayu Arehh, Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, (18/8/2019). Sebanyak enam helikopter water boombing dan 1.512 orang personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan Sat Pol PP dikerahkan untung melakukan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. ANTARA FOTO / Mushaful Imam/Lmo/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengakui kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun ia menegaskan bahwa kondisi tersebut terjadi murni karena faktor cuaca.

"(Tahun ini) memang lebih panas kan. Dan hari tanpa hujan lebih panjang," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Oleh karena itu, Siti menegaskan bahwa kebakaran hutan yang lebih parah pada tahun ini bukan disebabkan oleh kinerja pemerintah yang mengendur dalam mencegah dan memadamkan api.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan untuk melakukan pencegahan, patroli monitoring hotspot, hingga pengendalian pemadaman.


"Kalau sekarang helinya sudah ada 35 atau 45 yang dikerahkan dari BNPB," tambah dia.

Baca juga: Satu Bangunan SD Ludes Dilalap Api dari Kebakaran Hutan dan Lahan

Ia menyebut upaya pemerintah tersebut telah membuat hotspot mulai menurun di Kalimantan. Menurut dia, puncak kebakaran hutan terjadi pada 4-6 Agustus lalu dimana ada lebih dari 1.000 titik panas di Kalimantan. Namun kini jumlah hotspot sudah berkurang.

"Kemarin sih hotspot sudah turun jadi 900-an. Di Kalbar tadinya yang paling banyak sampai 500 sekian angkanya hotspotnya, sekarang sudah 300-400. Dari situ kita ikutin terus, saya sudah komunikasi terus dengan gubernur," kata dia.

Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya mengeluhkan kebakaran hutan yang kembali membesar di tahun ini.

Baca juga: Menteri LHK Klaim Kebakaran Hutan di Kalimantan Sudah Menurun

Jokowi bahkan mengaku malu saat akan berkunjung ke Malaysia dan Singapura. Sebab, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menyebabkan kabut asap yang terbang sampai ke dua negara tetangga tersebut.

"Saya kadang-kadang malu. Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura. Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, jadi HL, 'jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita'," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Saya cek jerebu ini apa, ternyata asap. Hati-hati, malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini," sambung Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X