Jika Demokrat Bergabung Pemerintah, Jokowi Dinilai Tak Akan Untung

Kompas.com - 13/08/2019, 16:40 WIB
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. (foto: abror/presidenri.go.id)Abror/presidenri.go.id Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. (foto: abror/presidenri.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Demokrat yang ingin bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai mengandung risiko politik yang tidak menguntungkan, baik bagi Jokowi maupun publik.

Menurut Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019), tak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi menambah dukungan partai di koalisi dengan merekrut Demokrat.

"Koalisi politik yang gemuk akan membuat Jokowi kerepotan bernegosiasi tentang kebijakan dan program dengan partai-partai koalisi," katanya.

Baca juga: Wiranto: Soal Demokrat Tergantung Presiden Jokowi


"Dengan kemampuan pemerintah yang rendah dalam meloloskan RUU di DPR, pemerintah sulit untuk punya daya tawar yang kuat saat mengusulkan RUU," paparnya kemudian.

Arya melanjutkan, dengan mengefektifkan koalisi sebelum pemilu dan memberikan alokasi yang proporsional kepada partai pendukung, posisi politik Jokowi dinilai sudah cukup aman.

Bergabungnya Demokrat juga dikhawatirkan akan menimbulkan tumbangnya demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Politisi Nasdem: Diterimanya Demokrat dalam Koalisi Tergantung Jokowi dan KIK

 

Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSISKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSIS

Sebab, koalisi 01 (pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019) sudah cukup besar. Ditambah sinyal bergabungnya Gerindra dan PAN, maka oposisi diprediksi hanya berkekuatan 10 persen di parlemen.

 

"Koalisi ini akan mendominasi sekitar 90 persen di parlemen. Kalau ini terjadi, maka akan menciptakan kiamat politik di parlemen dan demokrasi akan mati suri karena tak signifikannya partai oposisi," ujarnya.

Koalisi yang gemuk, seperti diungkapkan Arya, juga tak memberikan jaminan akan membuat pemerintahan stabil.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X