Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristekdikti: Penerimaan Mahasiswa Baru, Tidak Boleh Ada Kekerasan

Kompas.com - 26/07/2019, 14:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menegaskan, kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) harus dikendalikan langsung oleh rektor perguruan tinggi dan direktur politeknik, bukan kepada mahasiswa.

"Kalau penerimaan mahasiswa baru, tidak boleh yang jadi panitia mahasiswa. Tapi lembaga institusi yang dibina rektor langsung," kata Nasir dalam konferensi pers di Gedung Ristekdikti, Jakarta, Jumat (26/7/2019), sebagaimana dikutip Antara.

Baca juga: Begal Masuk Kampus Unand, Kalau Kau Teriak, Mati Kau

Nasir sekaligus menegaskan, tidak boleh ada tindak kekerasan dalam bentuk apapun yang selama masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

"Pada penerimaan mahasiswa baru, tidak boleh lagi ada kekerasan. Kalau kekerasan terjadi, rektor, direktur politeknik harus bertanggung jawab," ujar dia.

Nasir menjelaskan, PKKMB berbeda dengan orientasi studi dan pengenalan kampus atau yang disingkat (Ospek). PKKMB lebih menekankan pada pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa, baik mengenai urusan akademik maupun non akademik.

Oleh sebab itu, rektor pimpinan perguruan tinggi atau politeknik tidak bisa begitu saja menyerahkan pelaksanaannya kepada para mahasiswa.

"Ini (PKKMB) institusi perguruan tinggi yang melakukan. Jangan sampai rektor mendelegasikan kepada mashasiswa. Direktur politeknik tidak boleh mendelegasikan kepada mahasiswa. Kalau mengkoordinasikan ke mahasiswa silakan. Semua harus dikendalikan rektor dan dikoordinasikan ke kemahasiswaan," ujar dia.

Baca juga: Alasan Polisi Melepas Terduga Calo Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya

PKKMB merupakan masa untuk memperkenalkan tentang apa saja yang ada di kampus termasuk fasilitas baik di bidang akademik maupun non akademik bagi mahasiswa baru.

PKKMB juga menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, anti radikalisme, anti korupsi dan anti plagiarisme serta menghindari penggunaan narkoba.

 

Kompas TV 35 juta rupiah setidaknya dibutuhkan untuk bisa menunaikan ibadah haji, investasi apa yang aman dan bisa dipilih untuk biaya haji? Kompas Bisnisakan mengulasnya bersama Mike Rini Sutikno perencana keuangan mitra rencana edukasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com