Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah TKN Dibubarkan, KIK Dipastikan Tetap Solid

Kompas.com - 26/07/2019, 08:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Verry Surya Hendrawan memastikan, meskipun TKN akan dibubarkan, namun 10 partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap berkoalisi mengawal pemerintahan baru lima tahun ke depan.

"Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan terus ada, hadir, solid dan sepakat konsisten untuk aktif mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Romo Kyai Ma’ruf Amin selama 5 Tahun mendatang," ujar Verry, Jumat (26/7/2019).

"Semuanya, sepuluh parpol (lima di dalam parlemen dan lima diluar parlemen), akan terus aktif dan kritis di pemerintahan maupun legislatif," lanjut dia.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Dibubarkan, Sekjen PPP Sebut Akan Bentuk Wadah Lain

Kesepuluh partai politik anggota KIK, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB. 

Salah satu bukti komitmen soliditas parpol koalisi KIK, usai presiden terpilih Jokowi resmi membubarkan TKN di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat sore, para sekretaris jenderal seluruh partai KIK akan melangsungkan pertemuan membahas rencana ke depan.

Meski demikian, Verry belum dapat memastikan di mana pertemuan para sekjen tersebut akan dilaksanakan.

"Memang akan ada pertemuan terpisah antara Sekjen dengan presiden terpilih. Tapi lokasinya belum tahu. Harusnya sih kemarin (diketahui). Tapi ya mungkin hari ini di lokasi Seribu Rasa juga, atau mungkin ada special corner, kita belum tahu pastinya," ujar Verry.

 

Kompas TV Dinamika koalisi partai politik pendukung presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo- Ma&#39;ruf Amin semakin dinamis. Hal ini seiring dengan rangkaian pertemuan para elite dalam 3 hari terakhir. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kedua tokoh politik yang berseberangan dalam Pilpres 2019 itu bertemu sambil makan bersama. Pertemuan Megawati dengan Prabowo mencairkan ketegangan politik pasca-pilpres. Namun pertemuan tanpa dihadiri parpol koalisi lainnya memunculkan pertanyaan tentang kesolidan Koalisi Indonesia Kerja. Potensi masuknya Gerindra akan mengurangi jatah kursi menteri parpol pendukung Jokowi. Tanda-tanda dugaan tak harmonisnya internal Koalisi Indonesia Kerja juga terendus dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Nasdem. Terjadi aksi dan reaksi dalam menyikapi pertemuan lintas kekuatan politik. Kondisi ini muncul tak lepas dari tarik menarik distribusi kekuasaan setelah terpilihnya Joko Widodo. Apakah pertemuan Megawati dan Prabowo mengancam keberadaan Partai Golkar sebagai parpol peraih suara terbanyak kedua di Koalisi Jokowi- Ma&#39;ruf? Dan apakah pertemuan itu juga membuat parpol-parpol lain di koalisi Jokowi mulai ikut-ikutan gerah? Satu hal lagi yang juga patut dipertanyakan apa ada kaitannya antara pertemuan itu dengan keputusan untuk membubarkan tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&#39;ruf? Untuk membahasnya sudah hadir Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kemudian Ketua DPP Partai Gerindra, Andy Rahmad Wijaya serta Direktur Center for Election and Political Party Universitas Indonesia, Reni Suwarso. Serta melalui sambungan satelit sudah ada Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung dan lewat <em>skype</em> sudah terhubung dengan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. #KoalisiIndonesiaKerja #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com