Kompas.com - 18/07/2019, 20:03 WIB
Ilustrasi rumah sakit NXT HealthIlustrasi rumah sakit


KOMPAS.com - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI memastikan pelayanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) terlaksana dengan baik.

Untuk mendukung pelayanan publik tersebut, DPR meminta PT Jasindo sebagai penyedia jasa harus selalu memberikan data peserta yang terbaru (update) untuk pihak rumah sakit.
 
“PT Jasindo sebagai operator Jamkestama kami nilai sudah baik dalam melakukan update data-data peserta ke pihak rumah sakit, tinggal dipercepat saja. Karena di DPR RI sering terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota dewan,” kata Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso dalam pernyataan tertulis, Kamis (16/7/2019).
 
Anggota BURT DPR RI Ripka Tjiptaning juga meminta PT Jasindo mempercepat update data peserta Jamkestama.

“Kami juga memastikan database Anggota DPR RI sudah tersampaikan dengan baik kepada pihak rumah sakit, mengingat anggota DPR RI sering kali PAW. Data-data harus tetap diperbarui dengan baik, dari nama anggota DPR RI beserta keluarganya,” kata legislator PDI Perjuangan itu.

IlustrasiShutterstock Ilustrasi

 
Sementara itu, Kepala Cabang PT Jasindo Makassar Yoshika Lesmana mengatakan, Jasindo selalu memberikan dan memilih rumah sakit yang terbaik untuk para legislator beserta keluarganya.
 
“Kami sudah berusaha yang terbaik dalam hal pelayanan kepada anggota dewan, dari pemilihan rumah sakit hingga daftar peserta yang selalu kami update ke rumah sakit. Soal kendala yang terjadi, itu hanya hal teknis saja dan bisa segera kami selesaikan,” tutur Yoshika Lesmana.
 
Sebagai informasi, BURT DPR RI mengunjungi RS Grestelina, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/7/2019) lalu.

Kunjungan BURT ke RS Grestelina juga memastikan pembayaran dari Jasindo ke rumah sakit tidak ada tunggakan. Kelancaran pembayaran bertujuan memperlancar pelayanan rumah sakit.

Direktur Utama RS Grestelina Hadikusuma mengungkapkan, selama ini pihaknya dan PT Jasindo tidak ada masalah mengenai pelayanan.

“Semuanya langsung kita tangani, dilayani dan diterima berdasarkan rasa kemanusiaan,” ujar dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Nasional
Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X