Tito Karnavian Sebut 237 Polisi Terluka Saat Amankan Kerusuhan 21-22 Mei

Kompas.com - 29/05/2019, 10:05 WIB
Polisi bertahan dari lemparan batu para demonstran yang ricuh di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019). KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESPolisi bertahan dari lemparan batu para demonstran yang ricuh di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan sebanyak 237 anggotanya terluka saat mengamankan kerusuhan pada 21-22 Mei yang lalu.

"Anggota kami pun kena luka 237 sampai hari ini. Sampai sembilan orang di RS Polri ada pecah giginya, ada yang lepas tangannya dari engselnya, ada. Tadi malam saya berkunjung. Dan lainnya 200 lebih masih rawat jalan," ujar Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Tito mengatakan personelnya terluka lantaran mencoba bertahan saat dilempari batu dan bom molotov oleh perusuh.

Baca juga: Waketum PAN: Dalang Kerusuhan 22 Mei Bisa Saja Bagian dari Elite Politik

Ia mengatakan, kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Polri untuk tak memberi kelonggaran pada pendemo terkait waktu demonstrasi. 

Mantan Kapolda Papua ini mengatakan, salah satu pemicu kerusuhan ialah toleransi yang diberikan polisi kepada pendemo terkait batas waktu.

Menurut aturan, batas waktu penyampaian pendapat di muka umum di luar ruangan ialah pukul 18.00 WIB. Hal itu diatur sedemikian rupa agar tak mengganggu hak masyrakat lain selaku pengguna jalan.

Baca juga: Dampak Kerusuhan 22 Mei, Transjakarta Rugi Rp 8 Miliar

"Nah belajar dari peristiwa kemarin depan Bawalu dan ada korban, berakhir adanya aksi kekerasan yang merugikan bagi pelaku perusuh maupun petugas keamanan, maka saya sudah menyampaikan kepada Kapolda Metro Jaya, kami kembali kepada tegakan aturan," ujar Tito.

"Jadi tidak melakukan diskresi lagi. Jadi kita tidak mengizinkan ada kegiatan mobilisasi massa yang melanggar aturan seperti di Bawaslu. Kami tidak akan izinkan apalagi malam hari. Kami kembali pada aturan bahwa aksi unjuk rasa tidak boleh mengganguu ketertiban publik," lanjut Tito.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X