Roy Suryo Nilai Aksi Pembatasan Medsos oleh Pemerintah "Lebay"

KOMPAS.com – Setelah kerusuhan yang dilakukan kelompok massa tak dikenal di Jakarta pada Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu malam, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan kebijakan pembatasan sebagian fitur media sosial dan pesan instan di masyarakat.

Kebijakan ini diterapkan sejak Rabu (22/5/2019) sore dengan alasan untuk membatasi penyebaran informasi hoaks yang berkaitan dengan aksi demonstrasi.

Menanggapi hal ini, anggota DPR-RI dari Komisi I, Roy Suryo, menyebut pemerintah berlebihan dengan membatasi fitur layanan di media sosial dan aplikasi perpesanan instan.

“Keputusan ini lebay, karena justru masyarakat yang menjadi korbannya. Apalagi para provokator tersebut pasti sudah punya cara-cara menyiasati medsos (pakai Telegram, dan sebagainya)," ujar Roy kepada Kompas.com, Rabu (22/5/2019) malam.

Beberapa alasan diungkapkan Roy Suryo atas pendapatnya ini. Selain tidak efektif, karena Roy menilai para provokator yang menjadi sasaran kebijakan sudah memiliki cara lain, kebijakan ini juga dinilai merugikan masyarakat secara luas.

"Harusnya Kominfo benar-benar bisa selektif hanya mengenai mereka-mereka (para provokator) saja, bukan seluruh pengguna medsos di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Menkominfo: Medsos dan WhatsApp Dibatasi, Download Video Akan Lambat

Politisi Partai Demokrat ini berpendapat, 150 juta pengguna internet di Indonesia menjadi korban atas kebijakan pemerintah ini.

"Kalaupun hanya ada 100-200 orang yang menggunakan medsos sebagai sarana untuk provokasi kemarin, mengapa kita-kita pengguna di Indonesia yang berjumlah 150 jutaan orang menjadi korbannya semua?" kata Roy.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan pembatasan ini tidak diterapkan secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian fitur dan pemberlakuannya dilakukan bertahap.

Menurut Rudiantara, media sosial dan platform pesan instan banyak digunakan untuk menyebarkan informasi hoaks yang bersifat provokatif.

"Kita tahu modusnya dalam posting (konten negatif dan hoaks) di media sosial. Di Facebook, di Instagram dalam bentuk video, meme, atau gambar. Kemudian di-screen capture dan diviralkan bukan di media sosial tapi di messaging system WhatsApp," kata Rudiantara melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Namun, di luar itu masyarakat masih bisa melakukan komunikasi secara lancar melalui pesan singkat SMS dan telepon selular.

Baca juga: Wiranto: Pemerintah Sengaja Batasi Media Sosial Hari Ini