Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Ada Aksi Massa, Aktivitas di Bawaslu Berjalan Normal

Kompas.com - 23/05/2019, 11:39 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu tetap berjalan secara normal meskipun ada aksi massa yang dilakukan di depan Gedung Bawaslu.

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Abhan saat ditemui di depan kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

"Kami tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kami, seperti menerima laporan bagian dari layanan publik," ujar Abhan.

Ia mengatakan, Bawaslu tetap bekerja dan rencananya mengagendakan beberapa sidang serta menerima laporan dari publik terkait administrasi pemilu.

Baca juga: 6 Fakta Aksi 22 Mei di Bawaslu, Kapolres Tenangkan Massa hingga Pos Polisi Dibakar

 

Pada Rabu (22/5/2019), Bawaslu menerima laporan terkait pelanggaran adminstrasi pemilu. Para pegawai pun tak libur dan tetap bekerja.

"Ya masih (bekerja). Kemarin pun kami menerima laporan dan masih bekerja untuk menerima laporan. Kami juga meminta para pelapor yang alat buktinya kurang untuk ke Bawaslu," kata Abhan.

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, menambahkan, Bawaslu akan terus bekerja optimal meskipun ada aksi massa. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti.

"Setiap laporan insya Allah akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Usaha optimal akan kami lakukan," ujar Bagja.

Baca juga: Anggota TNI Bagi Takjil kepada Demonstran di Depan Bawaslu

 

Adapun aksi massa di depan Gedung Bawaslu terjadi mulai Selasa (21/5/2019). Aksi massa tersebut masih terjadj hingga Kamis pagi (23/5/2019).

Aksi oleh kelompok massa tersebut merespons hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang ditetapkan pada Selasa dini hari (21/5/2019) pukul 01.46 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com