Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Koalisi Prabowo-Sandiaga Sudah Retak sejak Awal

Kompas.com - 13/05/2019, 08:06 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sedang menghadapi ujian kekompakan. Anggapan bahwa koalisi ini tidak solid kembali muncul ke permukaan ketika Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono melontarkan pernyataan keras terhadap Partai Demokrat.

Arief mempersilakan Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi itu.

Pengamat politik dari Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menganggap sebenarnya koalisi Prabowo-Sandiaga memang tidak solid sejak sebelum dibentuk.

"Pertama menurut saya koalisi ini sebenarnya sudah retak sejak awal," ujar Arya kepada Kompas.com, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra Persilakan Demokrat Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Menurut Arya, keretakan itu tampak dari dua partai di dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Dia menjelaskan indikasi-indikasi yang tampak.

"Terutama Demokrat ya yang sejak awal membebaskan kepala daerah mereka untuk mendukung paslon mana pun dalam pilpres," kata dia.

Padahal, sebagai bagian dari koalisi, Partai Demokrat harus menjamin seluruh kadernya mengikuti sikap partai. Belum lagi soal drama sebelum penetapan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.

Ketika itu, Andi Arief yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan adanya mahar politik dalam penunjukan Sandiaga Uno.

Baca juga: Sandiaga Menyayangkan Pernyataan Arief Poyuono soal Demokrat

Sementara itu, PAN juga mengalami persoalan yang mirip dengan Demokrat. Banyak kadernya di daerah-daerah yang secara terbuka mengumumkan perbedaan sikap mereka dengan mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

PAN sendiri akhir-akhir ini juga mulai dipertanyakan "kesetiaannya". Ada isu bahwa PAN akan berpindah arah dukungannya ke pasangan calon presiden petahana. Isu berkembang setelah Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Selain itu, indikasi retaknya koalisi ini terlihat dari susunan struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Struktur BPN secara umum tidak mencerminkan kekuatan partai pendukung. Betapa salah satu partai itu mendominasi posisi strategis di koalisi itu, padahal mereka satu koalisi ya," ujar Arya.

Arya mengatakan hal itu merupakan tanda-tanda tidak solidnya Koalisi Indonesia Adil Makmur. Oleh karena itu, dia tidak heran ketika saat ini ada isu bahwa beberapa partai pengusung paslon 02 akan mengubah arah dukungannya.

"Karena memang retak sejak awal," ujar Arya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com