Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Budapest, Kiev, dan Sarajevo, Jokowi-Ma'ruf Unggul

Kompas.com - 07/05/2019, 22:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di sejumlah wilayah di luar negeri.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu luar negeri yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), paslon nomor urut 01 itu menang di beberapa kota seperti Budapest, Kiev, dan Sarajevo.

Di Budapest, Hongaria, Jokowi-Ma'ruf mendapat 227 suara. Sementara paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi meraih 86 suara.

Jumlah pemilih di Budapest mencapai 397 orang. Dari angka ini, sebanyak 317 pemilih menggunakan hak pilihnya.

Dari 317 suara yang masuk, 1 suara tidak sah. Sehingga, jumlah surat suara sah 316.

Baca juga: Pemisahan Pileg dan Pilpres Akan Masuk Bahan Evaluasi Pemilu 2019

Sementara itu di Kiev, Ukraina, Jokowi-Ma'ruf juga unggul atas Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma'ruf mendapat 42 suara, sedangkan Prabowo-Sandi 8 suara.

Pemilih yang berada di Kiev berjumlah 72. Pemilih yang menggunakan suaranya sebanyak 53.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 suara sah, dan 3 lainnya tidak sah.

Di Sarajevo, Bosnia, Jokowi-Ma'ruf juga memimpin hasil perolehan suara.

Pasangan calon nomor urut 01 itu meraih 25 suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 13 suara.

Jumlah pemilih di Sarajevo sebanyak 39 orang, dengan partisipasi pemilih sebesar 38 orang.

Dari 39 suara yang masuk, 1 suara dinyatakan tidak sah. Sehingga, jumlah suara sah mencapai 38.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah 'Stunting'

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah "Stunting"

Nasional
Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Nasional
Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Nasional
Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com