Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Kompas.com - 23/04/2019, 09:13 WIB
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshddiqie, di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshddiqie, di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat, elite politik, dan peserta pemilu mengapresiasi penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Mari kita apresiasi kepada para petugas yang bekerja tidak kenal lelah seperti penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian," ujar Jimly di Kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Seruan ini disampaikan Jimly karena jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia kini bertambah menjadi 90 orang.

Baca juga: Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, sebanyak 374 petugas KPPS sakit.

Tak hanya petugas KPPS, sebanyak 15 anggota Polri gugur saat bertugas menjaga keamanan Pemilu 2019.

Bagi Jimly, dedikasi para petugas pemilu harus mendapatkan apresiasi.

"Mereka tidak kenal lelah, apalagi Pemilu serentak 2019 di Indonesia ini pemilu terumit di dunia. Kita harus apresiasi, jangan lihat jeleknya saja karena belum tentu kita bisa mengerjakan lebih baik dari mereka," papar Jimly.

Ia juga meminta masyarakat memberikan dukungan dalam bentuk doa kepada para petugas yang telah gugur.

Baca juga: Kelelahan, Sejumlah Petugas KPPS Sumedang Dirawat di Rumah Sakit

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, juga menyarankan, peristiwa gugurnya petugas pemilu menjadi evaluasi bagi DPR dan penyelenggara pemilu untuk tidak menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan.

"Untuk pemilu ke depan jangan disatukan lagi, perlu dipisahkan. Misalnya pilpres digabung dengan pileg DPR, kemudian gubernur, bupati, wali kota digabung dengan DPRD dan keduanya dilaksanakan secara bertahap," kata Jimly.

DOK KOMPAS Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 1955-2014

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X