Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Video yang Sebut Server KPU Menangkan Jokowi 57 Persen

Kompas.com - 05/04/2019, 14:42 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com — Video yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur server untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2019 beredar luas di masyarakat.

Dalam video itu terdapat seseorang yang menyatakan bahwa server KPU telah memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan 57 persen suara.

Video tersebut viral di media sosial Facebook dan diunggah pada Rabu (3/4/2019).

Dengan durasi 1 menit, video telah ditanyangkan lebih dari 200.000 kali dan lebih dari 470 kali dibagikan akun Facebook lain.

Narasi yang beredar:

Video di Facebook yang menyebut server KPU telah diatur memenangkan capres dan cawapres tertentu.Facebook Video di Facebook yang menyebut server KPU telah diatur memenangkan capres dan cawapres tertentu.
Dalam video tersebut, tampak seorang laki-laki berbicara menggunakan mikrofon menyatakan bahwa KPU sengaja memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pemilu 2019.

Laki-laki yang ada dalam video tersebut menyebut bahwa server milik KPU dibuat secara otomatis memenangkan pasangan calon nomor urut 01 itu dengan perolehan suara sebesar 57 persen.

Terlihat juga beberapa orang duduk di sekitar mendengarkan orasi tersebut, saat itu seperti sedang berlangsung suatu rapat.

Berikut pernyataannya:

"Di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran data (ini tak bukak saja). 01 sudah membuat angka 57 persen.

Allah itu Maha Segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan, tetapi data itu masih invalid, sampai detik ini, maka tadi saya bicara dengan Pak Alfian, "Pak ini harus dituntaskan sebelum final tanggal 17 April"
Karena begini, kalau kita nanti sudah tanggal 17, angkanya berapa yang untuk pegangan kita belum ketahuan bapak, masih angka 185. Itupun yang invalid banyak sekali"

Penelusuran Kompas.com:

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan kecurangan tersebut.

"Itu tidak benar," kata Arief saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/4/2019) siang.

Secara terpisah, anggota KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwa narasi yang ada dalam video tersebut tidak sesuai fakta.

"Substansi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar. Tidak ada server KPU yang di luar negeri, semua di dalam negeri," ujar Hasyim.

Terkait dengan penghitungan suara, Hasyim menjelaskan, hal itu dilakukan secara manual melalui beberapa tingkatan, yaitu TPS (tempat pemungutan suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com