Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Twitter Indonesia Bantah Miliki Keberpihakan Politik dalam Pemilu 2019

Kompas.com - 03/04/2019, 13:42 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.comTwitter Indonesia mengeluarkan bantahan atas isu yang menyebut pihaknya memiliki keberpihakan politik tertentu, khususnya di masa Pemilu 2019 ini.

Bantahan itu disampaikan melalui sebuah artikel di blog Twitter Indonesia yang diunggah Selasa (2/4/2019).

Secara singkat, Twitter Indonesia menegaskan pihaknya berkomitmen menjunjung tinggi asas keterbukan, transparansi, dan ketidakberpihakan, khususnya di ranah politik.

Twitter menyebut, platformnya menjadi wadah untuk berbagai suara dari beragam lapisan untuk bisa dilihat dan didengar. Tidak ada unsur politik di dalamnya.

"Baik itu tren, proses penegakan kebijakan Twitter, maupun terkait konten yang muncul di linimasa Anda," tulis Twitter Id dalam keterangannya.

"Kami percaya pada ketidakberpihakan dan tidak mengambil tindakan apa pun berdasarkan sudut pandang politik. Produk dan kebijakan kami tidak pernah diciptakan atau dikembangkan berdasarkan ideologi politik," demikian pernyataan Twitter.

Baca juga: #SlankMakanDuitRakyat Jadi Topik di Twitter, Begini Komentar Bimbim Slank

Sebelumnya, santer terdengar isu yang menyebutkan Twitter memihak pada salah satu kubu politik di Tanah Air, terutama saat tahun politik menjelang Pemilu 2019.

Isu ini sudah mulai terdengar sejak awal tahun lalu dan kembali banyak diperbincangkan beberapa minggu terakhir.

Misalnya, Partai Amanat Nasional pernah meminta penjelasan dari Twitter soal diblokirnya akun @LawanPolitikJKW milik Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen pada tahun lalu.

Dalam artikel bantahan ini, terdapat pernyataan yang bisa juga menjawab keresahan PAN saat itu.

"Perlu kami tegaskan; bahwa kami tidak meninjau, memprioritaskan, atau menegakan kebijakan kami berdasarkan ideologi politik," tulis Twitter Indonesia.

Dari hal ini, bisa diartikan Twitter hanya menegakkan peraturan yang ada demi menbuat siapa pun merasa nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaannya, yang dituangkan melalui twit di Twitter.

Trending topic

Selain itu, seringnya tema-tema trending topic Twitter diangkat dalam agenda berita nasional juga menimbulkan prasangka lain. Twitter dicurigai andil menentukan tema mana yang menjadi trending topic dan mana yang tidak.

Akan tetapi, hal itu juga mendapatkan bantahan karena trending topic diolah menggunakan algoritma khusus yang obyektif.

"Trending topic pada intinya disusun oleh algoritma mesin yang obyektif dan dibangun secara khusus. Klaim yang mengatakan sebaliknya adalah salah," tulisnya.

Beberapa faktor yang menentukan sebuah tema masuk dalam daftar trending topic, tidak hanya banyaknya sebuah tema dituliskan, namun juga percepatan atau pertumbuhan topik tersebut dibicarakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Nasional
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Nasional
KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional
Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Nasional
Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Nasional
Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Nasional
Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com