Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru 13 Persen Instansi Pemerintah yang Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kompas.com - 28/03/2019, 17:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat, baru 13,31 persen kementerian dan lembaga yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Hal tersebut disampaikan Menteri PAN-RB Syafruddin dalam acara penghargaan dan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang telah memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

"Berdasarkan target, Indeks SPBE nasional mencapai predikat baik yaitu lebih besar dari dan sama dengan 2,6," kata Syafruddin.

"Hasil evaluasi menunjukkan, dari 616 kementerian lembaga daerah sebanyak 82 instansi pemerintah atau 13,31 perse berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Sedangkan 53 instansi pemerintah atau 86,69 persen berpredikat berprediakt cukup atau kurang," papar dia.

Baca juga: Wapres Minta Inspektorat Pemerintahan Tingkatkan Penguasaan Teknologi Informasi

Untuk kategori kementerian, Kementerian Keuangan mendapat predikat sangat memuaskan.

Sementara itu, predikat sangat baik diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pariwisata.

Adapun, untuk kategori lembaga pemerintah non-kementerian, predikat sangat baik diperoleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan untuk kategori lembaga pemerintah non-kementerian yang memperoleh predikat baik adalah Badan Pusat Statistik, Polri, dan Polda Jawa Barat.

Kemudian, untuk kategori pemerintahan daerah tingkat provinsi, Jawa Tengah mendapat predikat sangat baik, sedangkan DI Yogyakarta dan Jawa Barat mendapat predikat baik.

Baca juga: Saat Jusuf Kalla Membandingkan Teknologi Informasi di Eranya dan Kini

Untuk kategori pemerintahan daerah tingkat kota dan kabupaten hanya ada predikat baik yang diperoleh Tangerang Selatan, Banyuwangi, Batang, dan Pandeglang.

"Kami ingin menggunakan momentum ini sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan pandangan oleh seluruh pimpinan kementerian lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota. Hari ini akan menjadi transformasi pemerintahan yang berbasis elektronik," ujar Syafruddin.

"Bukan tentang siapa yang baik siapa yang jelek, siapa yang menang siapa yang kalah, siapa yang berprestasi siapa yang tidak berprestasi. Tetapi sesungguhnya menjadi landasan pacu atau pijakan untuk melangkah bersama membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik," lanjut mantan Wakapolri itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com