Kompas.com - 27/03/2019, 13:32 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (27/3/2019).   CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto heran dengan hoaks yang menyebut azan di Masjid akan dilarang dan pelegalan pernikahan sesama jenis akan terjadi jika calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menang dalam Pilpres 2019.

"Kalau nanti Jokowi menang nanti istilahnya dilarang tuh azan di Masjid. Dilarang memangnya dewa atau apa ngelarang-ngelarang," ujar Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

"Kalau menang nanti Jokowi-Ma'ruf akan melegalkan LGBT, ini pikiran mana ini, fitnah ini," sambung Wiranto.

Baca juga: Wiranto Analogikan Memilih Pemimpin seperti Memlih Sopir Bus

Wiranto pun menyayangkan adanya hoaks pelarangan azan dan pernikahan sejenis di Pemilu 2019. Menurutnya, hal itu bukan hanya menyudutkan paslon nomor urut 01, melainkan juga merugikan masyarakat.

Ia menyebut Pemilu 2019 seharusnya menjadi ajang memilih pemimpin terbaik bukan malah diisi dengan saling fitnah dan mengadukan calon pemimpin.

"Kita saat ini masuk dalam proses bahwa kita akan menyelenggarakan pemilu. Pemilu bukan arena kita untuk pecah bukan tempat kita saling hujat fitnah apalagi menjatuhkan," tegasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wiranto: Siapa Bilang Pemerintah Enggak Kerja? Itu Hoaks, Lawan!

"Pemilu yang lima tahun sekali ini untuk memilih pemimpin, bukan arena untuk diadu. Pemimpin itu tidak diadu, tapi dipilih," ungkapnya kemudian.

Untuk itu, Wiranto mengajak masyarakat untuk fokus memilih calon pemimpin dengan melihat rekam jejaknya dan mengabaikan segala hoaks yang ada.

Diakuinya, sejak maraknya hoaks di Pemilu 2019, masyarakat kerap bertengkar karena perdebaan referensi politik antara kedua paslon capres-cawapres.

"Tidak boleh saling menghujat, memfitnah, dan menjatuhkan. Tidak perlu kira berseteru dengan orang yang berbeda pilihan politik," ungkapnya kemudian.

Kompas TV Menko Polhukam, Wiranto meminta masyarakat tak perlu khawatir adanya serangan "hacker" di situs KPU. Karena peretas jaringan internet itu sudah ditangani oleh instansi terkait. Wiranto menegaskan KPU dan Bawaslu sudah mengantisipasi dan menyiapkan tindakan preventif. Perhitungan suara sah dalam pemilu tetap akan dilakukan dengan cara manual. Wiranto memastikan serangan hacker tak akan sengaja merugikan salah satu paslon. Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman menyatakan situs KPU kerap diserang banyak hacker dari dalam maupun luar negeri. #wiranto #menkopolhukam #hacker #kpu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Nasional
Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Nasional
Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Nasional
FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.