Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal 3 Kartu Program Jokowi-Ma'ruf, BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Boros

Kompas.com - 18/03/2019, 14:45 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto, mengkritik rencana paslon nomor urut 01 yang akan menerbitkan tiga kartu program baru.

Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Menurut Yandri, terlalu banyak kartu untuk kebutuhan masyarakat merupakan langkah yang tidak efektif.

"Enggak perlu seseorang memiliki kartu-kartu yang bertumpuk. Banyaknya kartu itu tidak efektif," ujar Yandri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara

Menurutnya, single identity number lebih efektif dibandingkan kartu-kartu yang ditawarkan Jokowi-Ma'ruf. Pasalnya, menerbitkan banyak kartu akan membebankan APBN.

"Boros anggaran ya. Daripada cetak kartu yang banyak, lebih baik pakai satu kartu lewat e-KTP," ungkapnya kemudian.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).

 

Dia juga menyebutkan, single identity number memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian kompleks.

Baca juga: Sandiaga: Rakyat Sudah Terbebani dengan Begitu Banyak Kartu

"Data kependudukan satu data bisa memudahkan masyarakat, misalnya untuk perbankan, keamanan, dana sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kalau setiap kebutuhan satu kartu, banyak sekali nanti," paparnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo.

"Kami akan mengeluarkan 3 kartu, KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja. Dengan Kartu ini, anak-anak kita bisa kuliah, ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah dan orang bisa mendapatkan kerja. Pemerintah telah menyediakan tempat kursus," ujar Ma'ruf dalam debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: Tak Banyak Kartu, Sandiaga Ingin Semua Program Pakai E-KTP

Sandiaga juga menilai penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

"Ya kami sampaikan bahwa rakyat sudah terbebani dengan begitu banyak kartu dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara," ujar Sandiaga.

Kompas TV Prabowo-Sandi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, bagaimana kita menghadirkan solusi agar bangsa ini menyelesaikan apa yang diungkapkan harapan rakyat untuk hadirkan Indonesia yang menang dan Indonesia adil makmur. Untuk semua layanan pemerintah kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu yang lain. Keluarkan 1 kartu yang sudah kita semua miliki yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). #DebatCawapres2019 #SandiagaUno #PenutupDebat #Dompet #KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com