Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Suara Pemilu Luar Negeri Nyasar, Ini Penjelasan KPU

Kompas.com - 18/03/2019, 13:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan surat suara pemilu luar negeri ditemukan salah kirim. Ribuan surat suara ini seharusnya dikirim ke Malaysia dan Filipina, tetapi justru tiba di Hongkong.

"Ada surat suara ke Tawau (Malaysia) sama ke Manila (Filipina) salah kirim ke Hongkong," kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin saat dikonfirmasi.

Jumlah surat suara yang salah kirim mencapai 2.400 lembar. Seluruhnya adalah surat suara pemilu presiden.

Baca juga: Antisipasi Sabotase, KPU Demak Periksa Ketat Pelipat Surat Suara

Selain salah kirim ke dua wilayah tersebut, Afif mengatakan, ada pula surat suara yang seharusnya dikirim ke Darwin (Australia) dan Penang (Malaysia), justru tiba di Singapura.

Penemuan ini, kata Afif, muncul saat proses pengawasan Bawaslu. Diduga ada ketidakhati-hatian dalam proses pengiriman surat suara.

"Mungkin kurang hati-hati. Tapi kurang tahu pastinya sebabnya," kata dia.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut bahwa pertanggungjawaban pengiriman surat suara ada di tangan perusahaan pemenang tender.

Sebab, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam mencetak surat suara, tetapi juga sampai ke proses pengiriman.

Hasyim menuturkan, hari ini pihaknya akan meminta klarifikasi dari perusahaan yang dimkasud.

"Sudah kita minta pertanggungjawaban pihak perusahaannya," ujar Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Baca juga: KPU: Kerusakan Surat Suara Terjadi Merata di Seluruh NTT

"Bukan hanya ekspedisinya, karena ekspedisi itu include dari perusahaan yang mencetak. Kontraknya (dengan perusahaan pemenang) kan sudah sampai pengiriman ke alamat tujuan," sambungnya.

Namun, ia memastikan, surat suara pemilu yang salah kirim akan dikembalikan ke tempat seharusnya. Ia juga memastikan, surat suara tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak yang bertanggung jawab.

"Kita pastikan jangan sampai itu digunakan untuk yang tidak peruntukannya. Kita pastikan upaya itu bisa tetap digunakan untuk peruntukannya," ujar dia.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum Kabupaten #Brebes membuka lowongan pekerjaan bagi ibu-ibu dalam kegiatan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada #Pemilu2019 mendatang. Meski ada pembatasan jumlah pekerja dari pihak KPU, ibu-ibu yang biasanya hanya sebagai ibu rumah tangga itu rela mengantre. #KPU Brebes memberikan upah sebagai tenaga pelipat surat suara sebesar Rp 85 untuk setiap surat suara pilpres dan Rp 120 setiap lembarnya untuk #suratsuara DPD dan DPR RI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com