CEK FAKTA: Ma'ruf Amin Sebut Angka TKA di Indonesia di Bawah 0,01 Persen

Kompas.com - 18/03/2019, 00:06 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia masih dalam kategori rendah.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang membahas tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

"Tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada. Jumlahnya di bawah 0,01 persen dan itu adalah paling rendah di seluruh dunia. Itu lihat datanya," kata Ma'ruf, Minggu (17/2/2019).

Ma'ruf juga menyampaikan, TKA di Indonesia bukan untuk seluruh bidang pekerjaan, melainkan hanya menduduki posisi tertentu.


"Tenaga kerja asing hanya dibolehkan terhadap bidang-bidang yang memang tidak ada tenaga dalam negeri. Saya kira itu kebijakan yang ada," ucap dia.

Bagaimanakah faktanya?

Pemerintah telah mengatur adanya TKA di Indonesia dalam sejumlah regulasi. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan ini terdiri dari 38 pasal.

Posisi TKA di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 4 peraturan tersebut yang berbunyi:

Ayat (1): "Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia"

Ayat (2): "Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA"

Masalah alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan TKA tersebut, jangka waktu kerja, dan penunjukkan tenaga kerja Indonesia yang mendampingi TKA yang dipekerjakan tersebut juga diatur dalam peraturan ini.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X