Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Minta Kader Kampanyekan Politik Pertanahan Jokowi

Kompas.com - 03/03/2019, 10:13 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

TANGGAMUS, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meminta kader PDI-P untuk mengampanyekan politik pertanahan Joko Widodo.

"Sampaikan kepada rakyat tentang politik pertanahan Pak Jokowi. Itu adalah program yang fundamental, keberpihakan kepada wong cilik," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini saat menggelar rapat konsolidasi bersama tiga Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI-P di Lampung, di Islamic Center Tanggamus, Sabtu (3/3/2019, seperti ditulis Antara.

Pada saat debat Pilpres kedua, Hasto menuturkan, Jokowi mengungkap informasi penting, yakni kepemilikan ratusan ribu hektar tanah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Informasi itu, ujar Hasto, membuka mata rakyat.

Baca juga: Baliho Jokowi-Maruf Dicoret, Pendukung Diminta Tak Reaktif

"Selama ini ada yang menyebutkan satu persen tanah di bangsa ini milik elite. Ternyata Pak Prabowo salah satu di antara satu persen itu," kata Hasto disambut teriakan para kader PDI-P.

Bagi Jokowi, lanjut Hasto, tanah menjadi komoditas penting untuk dimiliki rakyat. Dengan pemikiran itu, Jokowi tidak pernah memberikan tanah kepada elite.

Kondisi pada era Jokowi ini, jelas Hasto, berbeda dengan kepemimpinan Soeharto yang kerap membagikan tanah kepada kroni-kroninya. Akibat kebijakan pembagian tanah kepada elite, berdampak adanya konflik agraria di saat ini.

Namun, konflik tersebut secara perlahan ditanggulangi pemerintah dengan memberikan sertifikasi tanah.

"Pak Jokowi juga menolong Lampung yang akan membangun pabrik karet. Bersama Kementerian PU akan membeli karet dari petani. Ternyata aspal bisa dibuat dari karet," katanya.

Baca juga: Hendi Ajak Alumni SMA dan SMK Semarang Bersatu Dukung Jokowi

Hasto menuturkan, Jokowi sangat memahami skala prioritas untuk menyelesaikan masalah rakyat, seperti menyelesaikan masalah temurun, yaitu impor.

Jokowi, kata dia, sudah meletakkan dasar-dasar kedaulatan pangan, di antaranya pembangunan waduk, bendungan, jalan dan insentif buat peneliti yang menciptakan bibit serta benih berkualitas.

"Kami pun menjanjikan Jokowi akan melanjutkan politik pertanahan itu jika terpilih dengan KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019," jelas Hasto.

Kompas TV Keluarga besar Uno di Gorontalo membantahtelahmendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu keluarga besar Uno menilaipernyataan dukungan kepada capres Jokowi-Ma'ruf yang dibacakan oleh Rudi Hartono Uno adalah pernyataan pribadi. Hal itu disampaikanperwakilankeluarga besar Uno,Nova Rolina Uno. Ia juga menyatakan apa yang dibacakan Rudi Hartono Uno bukan dukungan keluarga besar Uno di Gorontalo. Menurutnya,dukungan calon presiden keluarga besar Uno di Gorontalotetapmendukung pasangan capres Prabowo-Sandi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com