Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Kembali Singgung soal Kekayaan Indonesia Lari ke Luar Negeri, Ini Tanggapan TKN

Kompas.com - 28/02/2019, 11:00 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mempertanyakan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri.

Prabowo menyampaikan hal itu dalam pidato kebangsaannya di acara "Prabowo Menyapa Masyarakat dan Purnawirawan TNI-Polri DIY-Jateng" di Grand Pacific Hall, Yogyakarta, Rabu (27/2/2019).

Kata Prabowo, lebih dari Rp 11.000 triliun uang warga negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri.

Menurut Ace, Prabowo seharusnya melihat dirinya sendiri.

Baca juga: Prabowo Sebut Kekayaan Indonesia Mengalir ke Luar Negeri

 

"Pak Prabowo sebaiknya menunjuk batang hidungnya. Siapa pihak-pihak yang menyimpan uang di luar negeri dalam jumlah yang besar hingga Rp 11.000 triliun itu? Jangan membuat pernyataan yang kontroversial seperti itu," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Kamis (28/2/2019).

Menurut dia, isu yang dilontarkan Prabowo sangat aneh. IIa mengatakan, Prabowo dan cawapresnya Sandiaga Uno justru yang pernah disebut-sebut menyimpan kekayaan di luar negeri.

Ace mengacu pada nama Prabowo dan Sandiaga yang pernah disebut masuk dalam Panama Papers dan Paradise Papers.

Ace mengatakan, pernyataan Prabowo semakin aneh karena tidak sesuai dengan nilai repatriasi atau harta yang dibawa pulang ke Indonesia pada tax amnesty 2017.

Baca juga: Prabowo: Saya Semakin Mendapat Kekuatan

Nilai yang disebutkan Prabowo terlalu besar.

"Data tax amnesty di 2017 saja, repatriasi dari luar negeri hanya Rp 147 triliun," katanya.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan program, Ace mengatakan, Jokowi telah lebih dulu melakukan upaya untuk menyelamatkan uang Indonesia yang ada di luar negeri.

Ia menyebutkan, hal itu terbukti dari kerja sama dengan Swiss yang selama ini dianggap sebagai surga bagi penggelap pajak.

Dia pun meminta Prabowo berhenti melontarkan hal-hal kontroversial yang belum terbukti kebenarannya.

"Saya khawatir itu menunjuk dirinya sendiri seperti tuduhannya ada penguasaan lahan oleh segelintir orang, eh malah justru dirinya sendiri segelintir orang yang menguasainya itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com