Jokowi : Saya Enggak Ingin Dengar Lagi Sengketa Tanah Wakaf

NGAWI, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo ingin, tidak ada lagi sengketa di tanah wakaf di Indonesia.

Demikian diungkapkan Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada sebanyak 253 pihak di Masjid Agung Baiturrahman, Ngawi, Jawa Timur, Jumat (1/2/2019).

"Saya enggak ingin mendengar lagi ada sengketa yang berkaitan dengan tanah wakaf," ujar Jokowi.

Di seluruh Provinsi Jawa Timur sendiri, pemerintah telah menyerahkan sebanyak 7.700 sertifikat tanah wakaf.

Jokowi mengatakan, pemerintah gencar memberikan tanda bukti hak hukum atas tanah tersebut. Sebab, setiap Presiden berkunjung ke desa, banyak masyarakat yang mengadu tentang sengketa tanah di wilayahnya. Bahkan, persoalan itu terjadi pula di kota-kota besar, misal Jakarta.

"Ada masjid besar di tempat strategis di tengah kota. Dulu enggak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah," ujar Jokowi.

"Dituntutlah (pengurus masjid) oleh ahli waris. Enggak ada sertifikatnya, ya mau bagaimana? Kalau begitu, pegangannya apa?" lanjut dia.

Puji Sofyan Djalil

Meski demikian, Jokowi cukup puas atas penerbitan sertifikat oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Kepala Pertanahan Nasional (BPN).

Tahun 2017, Jokowi memberi target ke BPN untuk menerbitkan 5 juta sertifikat lahan. Nyatanya, jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 5,2 juta.

Tahun 2018 lebih memuaskan lagi. Dari target yang diberikan Presiden sebesar 7 juta sertifikat, BPN berhasil menerbitkan 9,4 juta sertifikat.

Tahun 2019 ini, Jokowi pun memberikan target sebanyak 9 juta sertifikat mesti terbit. Namun, ia optimistis BPN bisa menerbitkan di atas 10 juta lembar sertifikat.

"Pak Menteri ATR/BPN ini memang kerja beliau cepat sekali. Begitu diperintahkan, langsung bekerja di seluruh provinsi. Ya itu karena saya beri target. Karena kalau enggak gitu, enggak rampung-rampung," ujar Jokowi.