Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Wilayah Perbatasan Indonesia Masih Rapuh

Kompas.com - 28/01/2019, 12:01 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keamanan, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut wilayah perbatasan di Indonesia masih rapuh karena tidak terjaga dengan baik. Tak pelak, hal itu memudahkan narkoba, teroris, pengungsi liar, dan berbagai masalah lainnya masuk ke Indonesia.

"Dalam kaitanya dengan keamanan nasional, kita punya batas wilayah yang panjangnya 99.000 kilometer, terpanjang kedua setelah Kanada. Tapi, sementara ini kita rapuh karena tidak terjaga dengan baik," kata Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Dia menjelaskan, kerapuhan wilayah perbatasan di Indonesia terjadi karena transportasi yang masih kurang, tidak adanya jaringan listrik, susahnya telekomunikasi, dan sebagainya.

Baca juga: Warga Perbatasan Kalimantan “Cuhat” Kondisi Listrik dan Jalan ke Jokowi

"Tidak ada sumber-sumber kehidupan di wilayah itu. Ini membuat keamanan dan pertahanan Indonesia lemah, makannya tidak heran kalau narkoba masuk, teroris, pengungsi liar, dan ancaman lainnya," ungkapnya kemudian.

Untuk itu, lanjut Wiranto, pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tahun 2019 diharapkan mampu menyelesaikan kerapuhan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan.

Dia menuturkan, dari 18 rencana pembangunan PLBN, sudah ada 7 yang dibangun di tahun 2018. PLBN tersebut juga diharapkan mampu membangun kebutuhan sosial masyarakat.

Baca juga: Curhat Warga Perbatasan Indonesia-Malaysia ke Jokowi...

"Selain pertahanan dan keamanan, yang perlu dibangun juga adalah sekolar dasar, pasar, puskesmas, sentra kerajinan masyarakat, yang mampu menciptakan ekonomi baru di wilayah perbatasan," imbuhnya kemudian.

Adapun pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Inpres tersebut digunakan sebagai landasan hukum untuk mempercepat pembangunan 11 PLBN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com