Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Tiap Pemilu, Kami Selalu Diprediksi Tidak Lolos Parlemen...

Kompas.com - 09/01/2019, 13:38 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak panik dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebut partainya belum sepenuhnya aman untuk lolos ke parlemen.

Menurut Arsul, hasil survei semacam ini selalu dialami PPP setiap jelang pemilu.

"Jadi PPP itu setiap mau pemilu selalu surveinya jeblok dan selalu diprediksi tidak lolos parlemen. Itu dari sejak pemilu masa reformasi," ujar Arsul di Gedung DPR, Rabu (9/1/2019).

Jelang Pemilihan Legislatif 2014, kata Arsul, hasil survei tertinggi untuk PPP hanya 2,4 persen. Bahkan ada hasil survei yang menunjukan elektabilitas PPP di bawah 2 persen. Namun, hasilnya PPP mendapatkan dukungan sebesar 6,52 persen.

Baca juga: Survei LSI: 6 Partai Tak Lolos ke DPR, 5 Partai Belum Aman

Oleh karena itu, Arsul pun masih optimis partainya akan mendapatkan dukungan yang lebih tinggi lagi. Dia yakin PPP masih menduduki kursi parlemen pada periode mendatang.

"Hasil real versus hasil survei itu bisa 2,5 sampai 3 kali lipat. Jadi justru kalau sekarang hasilnya di 3 persen, itu lebih baik dari hasil survei di jelang pemilu 2014," kata dia.

Arsul tetap berterima kasih atas hasil survei ini. Sebab PPP bisa mendapatkan gambaran peta dukungan terhadap partainya pada Pemilihan Legislatif 2019.

Sebelumnya, survei LSI Denny JA per Desember 2018 menunjukkan, ada enam partai peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen.

Sementara posisi lima partai lainnya masih belum aman untuk lolos ke DPR periode 2019-2024.

Enam parpol yang terancam tak lolos ke DPR, yakni:

1. Hanura: 0,6 persen

2. PBB: 0,2 persen

3. Garuda: 0,2 persen

4. PSI: 0,1 persen

5. Berkarya: 0,1 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Hadiri Sidang Etik oleh Dewas KPK, Nurul Ghufron: Siapkan Diri dengan Baik

Hadiri Sidang Etik oleh Dewas KPK, Nurul Ghufron: Siapkan Diri dengan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Provinsi Maluku Utara

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Provinsi Maluku Utara

Nasional
Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Nasional
12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

Nasional
Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Nasional
BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com