Bertolak ke Banten, Jokowi Tinjau Daerah Terdampak Tsunami Selat Sunda

Kompas.com - 24/12/2018, 10:11 WIB
Presiden Joko Widodo saat meresmikan terminal baru Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (23/12/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat meresmikan terminal baru Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (23/12/2018).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Senin (24/12/2018) pagi, bertolak ke Provinsi Banten untuk meninjau daerah terdampak tsunami Selat Sunda yang menerjang pesisir Banten dan Lampung.

Presiden bertolak dari Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja Bogor, Jawa Barat, pada pukul 09.00 WIB.

Ia beserta rombongan menggunakan Helikopter EC725 Caracal milik TNI AU.

Setibanya di Kabupaten Pandeglang, Presiden Jokowi langsung meninjau beberapa lokasi yang terdampak bencana tsunami.

Baca juga: Evakuasi Korban Tsunami, Tim Masih Butuh Tambahan Personel dan Alat Berat

Selain itu, Presiden akan mengunjungi beberapa puskesmas dan rumah sakit di Pandeglang yang jadi tempat perawatan para korban bencana tsunami.

Dalam peninjauannya itu, Presiden ingin memastikan agar penanganan dampak bencana tsunami diselesaikan cepat dan baik, terutama soal evakuasi korban dan adanya bantuan pelayanan kesehatan.

Turut mendamping Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Pandeglang di antaranya Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Update Tsunami Banten dan Lampung, 281 Meninggal, 1.016 Luka-Luka, dan 57 Hilang

Dalam keterangannya, Minggu (23/12/2018) kemarin, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Panglima TNI, Menteri Sosial, Kepala BNPB dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk fokus mengerjakan tanggap darurat.

"Saya telah memerintahkan melakukan langkah-langkah darurat, menemukan korban dan juga melakukan perawatan secepat-cepatnya," ujar Jokowi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X