Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: 2018 Mengesankan, Tanpa Diduga Saya Dipilih Jadi Cawapres

Kompas.com - 12/12/2018, 10:22 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin bicara soal tahun 2018 yang akan segera berakhir. Ia merasa 2018 adalah tahun yang sangat berkesan.

"2018 tahun mengesankan, tanpa diduga saya dipilih jadi cawapres. Saya tidak merasa pantas jadi cawapres, ternyata dipilih," kata Ma'ruf saat berbincang santai dengan wartawan di kediamannya, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Nama Ma'ruf diumumkan di saat-saat terakhir oleh Presiden Joko Widodo sebagai cawapresnya. Sebelum pengumuman itu, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Jokowi.

Baca juga: Datangi Kediaman Maruf Amin, PCNU Tangsel Nyatakan Dukungan

Bahkan beberapa jam sebelum pengumuman, Mahfud mengaku kepada media bahwa ia lah yang dipilih sebagai cawapres oleh Jokowi. Kendati demikian, Jokowi akhirnya mengumumkan nama Ma'ruf.

Ma'ruf menganggap terpilihnya ia sebagai cawapres Jokowi sebagai sebuah kepercayaan. Tak hanya kepercayaan dari Jokowi, tapi juga dari partai politik pendukung hingga pengurus Nahdhatul Ulama.

Kendati demikian, Ma'ruf mengakui ia memendam sedikit kekecewaan setelah resmi menjadi cawapres bagi Jokowi. Sebab, ia harus mencopot jabatan sebagai Rais Aam PBNU.

"Tapi karena itu peraturan, karena itu keharusan, saya ini orang yang selalu taat pada aturan," ujarnya.

Baca juga: Maruf Amin: Januari Saya Akan Turun ke Daerah-daerah

Untungnya, lanjut Ma'ruf, ia tak harus mencopot jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab, tak ada aturan yang mengharuskan itu.

Ia baru akan mundur sebagai ketua umum MUI apabila memang Pilpres dan telah resmi menjabat sebagai wakil presiden.

"Saya berharap 2019, saya bukan hanya jadi calon. Kalau 2018 kan masih calon. 2019 nanti wapres beneran gitu loh, enggak calon lagi," kata Ma'ruf.

Kompas TV Menanggapi soal isu PKI, tim kampanye nasional akan melakukan koordinasi hukum untuk menangkis berita bohong.<br /> <br /> Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf, Abdul Kadir Karding,menyebut isu hoaks PKI menggerus elektabilitas Jokowi sebesar 12 persen atau sekitar sembilan juta warga. Sementara, isu agama menurunkan elektabilitas sebesar 2 persen.<br /> <br /> Tim kampanye nasional meminta direktur hukum untuk mengorganisasikan langkah hukum, termasuk meminta kepolisian bertindak jika kampanye politik sudah masuk ke ranah pidana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com