Ma'ruf Amin: Tidak Ada Kriminalisasi Ulama

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengatakan, sejak lama ia telah menyatakan bahwa tak ada kriminalisasi ulama.

Menurut dia, ada cara pandang yang tak tepat merespons upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

"Saya sejak lama menegaskan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau misalnya pelanggaran hukum, itu bukan hanya ulama, yang lain juga (diproses hukum)," ujar Ma'ruf di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: Jokowi: Ulama yang Terkena Masalah Hukum, ya Harus Berhadapan dengan Hukum...

Ma'ruf mengatakan, wajar jika seseorang yang melanggar hukum dilaporkan ke polisi dan diproses, termasuk ulama. Menurut dia, proses itu adalah proses hukum yang biasa, tidak ada indikasi kriminalisasi.

Menurut Ma'ruf, hukum di Indonesia berlaku bagi siapa saja.

"Ada juga yang bukan ulama, (diproses) kalau dia dianggap melakukan ujaran kebencian, artis misalnya, (apa itu) kriminalisasi artis?" ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menilai, makna kriminalisasi adalah ketika orang yang tidak berbuat apa-apa tiba-tiba dituduh melakukan sesuatu tanpa bukti.

"Saya kira tidak ada kriminalisasi itu. Kecuali ada bukti awal yang diadukan, kemudian diproses. Kalau ini menurut saya bukan kriminalisasi, (tetapi) penegakan hukum dan itu menjadi komitmen kenegaraan kita, kebangsaan kita," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Menurut Maruf, Para Ulama Tak Suka Silaturahim Disebut Kampanye

Sebelumnya, pada Senin (10/12/2018), calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menyinggung isu yang sama  dalam acara temu Relawan Bravo-5 di Putri Duyung Ancol, Jakarta Pusat.

Jokowi mengatakan hal itu tidak mungkin, karena dia sendiri didampingi oleh tokoh ulama.

"Bagaimana mungkin seperti itu? Calon wakil presiden kita adalah ulama yang paling atas benar, Kiai Ma'ruf Amin itu adalah ketua MUI," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, isu itu sengaja dibuat untuk mendiskreditkan pemerintah. Tak penting apakah isu tersebut sesuai logika atau tidak, yang penting masyarakat terpengaruhi.