Peringati Hari Pahlawan, Luhut Pandjaitan Minta Para Politisi Tahan Diri

Kompas.com - 10/11/2018, 11:42 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (10/11/2018). KOMPAS.com/Reza JurnalistonMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (10/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut hadir dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata, Sabtu (10/11/2018).

Dalam kesempatan itu, Luhut menyatakan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan upaya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.

Terkait dengan upaya mengenang jasa pahlawan, Luhut meminta agar semua pihak mampu menahan diri agar keadaan Indonesia tetap tenang dan tidak kacau. kaena hal itu sama seperti mengkhianati para pahlawan.

“Para politisi, semua kita masing-masing menahan diri untuk tidak berbicara membuat negeri ini berpotensi jadi kacau,” kata Luhut.


Para pahlawan, kata Luhut, telah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memperoleh kemerdekaan, bersatu, dan harmonis dengan segala bentuk perbedaannya.

Karena itu, Luhut berpesan kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan merajut persatuan bangsa.

Dalam upacara peringatan hari Pahlawan ke-73, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi inspektur upacara tiba di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata sekitar pukul 07.50 WIB.

Setelah upacara berakhir, Jusuf Kalla dan para peserta upacara menaburkan karangan bunga ke makam para pahlawan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X