Benny Susetyo: Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi Tak Perlu Diatur Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Aturan tentang pendidikan sekolah Minggu dan katekisasi seharusnya tidak diatur dalam suatu undang-undang. Hal itu disampaikan anggota Satuan Tugas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP), Antonius Benny Susetyo.

“Lebih baik mengenai Sekolah Minggu dan Katekese tidak usah dimasukan dalam regulasi (UU), karena semata-mata ketidakpahaman membuat Undang-Undang,” kata Benny kepada Kompas.com, Senin (29/10/2018) malam.

Benny menuturkan, sekolah minggu dan katekisasi merupakan bagian dari ibadat gereja dan tidak sama pola pendidikan pesanteran.

Baca juga: PGI Keberatan RUU Pesantren Atur Syarat Sekolah Minggu di Gereja

“Pemahaman yang berbeda sekolah minggu dan katekese merupakan kegiatan peribadatan tidak perlu ada izin. Bukan pelajaran formal, tapi bagian pendalaman iman dan tidak ada kaitan nilai pelajaran dan kelulusan,” kata pria yang akrab disapa Romo Benny itu.

Romo Benny menjelaskan, pendidikan sekolah minggu dan katekisasi merupakan proses interaksi edukatif yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia.

Keduanya, termasuk dalam pendidikan nonformal dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja.

“Sekolah minggu dan katekese adalah sarana pendalaman iman dan pembatinan nilai-nilai Kristianitas dalam kehidupan tidak perlu ada regulasi,” ucap Benny.

Baca juga: Alasan PGI Tolak Penerapan Syarat bagi Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi

Oleh karena itu, tambah Benny, sekolah minggu dan katekisasi tidak dapat disamakan dengan pesantren, baik definisi maupun ruang lingkupnya.

Sebelumnya, ketentuan penerapan syarat atau pembatasan terhadap pendidikan sekolah minggu dan katekisasi tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 69 dan Pasal 70 RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 69 Ayat (3) RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menyatakan, pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 orang peserta didik.

Kemudian, pada Pasal 69 Ayat (4), pendidikan keagamaan Kristen nonformal wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Di Pasal 70 Ayat (1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Kristen yang diperoleh di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.