Stafsus Presiden Klaim Inflasi di Era Jokowi Lebih Terkendali

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengklaim, pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih mampu mengendalikan inflasi dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Hal itu disampaikan Erani dalam diskusi bertajuk "Empat Tahun Kepemimpinan Jokowi", di Cikini, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Ia mengatakan, saat ini inflasi berkisar 3 persen, sedangkan pada 2013-2014 inflasi mencapai 8,3 persen.

Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan Harga Premium Berpotensi Dongkrak Inflasi

"Indonesia sejak 4 tahun terakhir ini masuk dalam zona stabilisasi harga yang standarnya itu sudah seperti negara maju. Di bawah 4 persen," kata Erani.

Ia menambahkan, inflasi sebesar 3 persen lebih menguntungkan dibandingkan 8 persen.

Inflasi 8 persen, kata dia, hanya menguntungkan pengusaha karena margin labanya besar.

Namun, bagi konsumen, kata Erani, hal itu sangat merugikan. Terlebih, gaji para konsumen tidak mengalami kenaikan yang sama dengan besaran inflasi.

Hal itu berimbas pada harga kebutuhan pokok yang lebih terkendali. Ia pun membandingkan kenaikan harga beras di era SBY dan Jokowi.

Baca juga: Saat Sri Mulyani Bicara di Depan Milenial soal Inflasi hingga Rupiah

Pada 2012-2014, Erani mengatakan kenaikan harga beras mencapai 10,9 persen. Sedangkan di periode Jokowi pada tiga tahun berikutnya 5,1 persen.

"Jadi kalau kita melihat indikator ekonomi negara maju, di Eropa, inflasi itu nyaris tidak pernah di atas lima persen. Itu bisa dijaga. Manajemen pasokannya. Bagaimana mendistribusikan barang dan jasa itu. Membangun rantai pasok yang efisien," ujar Erani.

"Itu semua kemudian menghasilkan tingkat inflasi yang bisa dikelola," lanjut dia.

.

.

.