Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Turunkan Tim Usut Guru SMAN 87 yang Diduga Beri Doktrin Anti-Jokowi

Kompas.com - 11/10/2018, 08:27 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menurunkan tim Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk memeriksa seorang guru agama di SMAN 87 Jakarta, NK (sebelumnya disebut N).

NK diduga telah memberi doktrin anti Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada murid-muridnya dalam kegiatan belajar mengajar.

“Kami sudah turunkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengusutan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/10/2018).

Baca juga: Bawaslu Selidiki Guru SMAN 87 yang Diduga Beri Doktrin Anti-Jokowi

Muhadjir mengatakan, pemeriksaan terhadap NK harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak dan lintas sektor.

“Nanti dibicarakan dengan berbagai pihak itu karena kalau yang melakukan guru agama, akan kami cek, ini pegawai Kemendikbud atau pegawai Kementerian Agama,” kata Muhadjir.

“Jadi guru-guru agama di sekolah umum statusnya Kementerian Agama, karena itu penindakannya harus koordinasi juga dengan pihak Kementerian Agama,” lanjut dia.

Kemendikbud, kata Muhadjir, masih mengusut soal kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh NK.

Baca juga: Penjelasan Pihak SMAN 87 soal Guru yang Dilaporkan Beri Doktrin Anti-Jokowi

Untuk menentukan ada pelanggaran etik atau tidak, hal itu merupakan tugas dewan etik guru untuk menindak dan memberikan sanksi.

Muhadjir mengimbau kepada semua guru untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melanggar kode etik dan perilaku seorang guru. 

“Kemendikbud melalui tingkat pusat ada inspektorat jenderal kemudian di setiap daerah ada pengawas dan ada inspektorat wilayah yang sebetulnya juga lebih deket pengawas sekolah,” kata Muhadjir.

Namun, ia tidak bisa menjamin kejadian seperti ini tak terulang kembali ke depannya. 

"Kami enggak bisa menjamin 100 persen tidak akan pernah terjadi kasus pelanggaran etika seperti itu,” ujar dia.

Baca juga: Guru SMAN 87 Jakarta Akhirnya Minta Maaf kepada Presiden Jokowi

Kasus itu bermula dari keluhan salah satu orangtua murid. Keluhan itu viral di media sosial.

Orangtua itu mengeluhkan anaknya dan siswa SMAN 87 lainnya dikumpulkan NK di tempat ibadah dan ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah.

Menurut orangtua siswa itu, kepada para siswa, NK menyampaikan bahwa banyaknya korban bencana di Sulawesi Tengah akibat ulah Jokowi.

Bawaslu DKI dan Dinas Pendidikan pun mengusut kasus tersebut.

.

.

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com