Kompas.com - 10/10/2018, 11:07 WIB

PALU, KOMPAS.com — Video yang memperlihatkan adanya pengusiran terhadap relawan penanganan bencana di Palu, Sulawesi Tengah, menjadi viral dan tersebar di media sosial.

Dalam video yang berdurasi lebih dari 11 menit dan diunggah di YouTube, diperlihatkan kondisi di sekitar kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu yang disibukkan dengan kegiatan para relawan membongkar tenda dan mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke lokasi lain.

Para relawan menyebut mereka diusir karena barang-barang kantor Bappeda dilaporkan hilang. Para relawan pun menjadi tertuduh.

"Alasannya, saya juga belum dengar pasti, cuma permasalahan yang tadi berkembang banyak barang-barang di Bappeda yang hilang. Sedangkan menurut teman-teman, mungkin saja kejadian hilang barang itu sebelum kami masuk, kan waktu awal gempa banyak kejadian penjarahan," kata salah satu relawan dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam video.

Hal senada disampaikan relawan lain yang saat itu ada di kantor Bappeda Palu.

"Kami di sini diusir sama pemerintah, Kepala Bappeda, karena kami ini dituduh mencuri. Sampai-sampai kami diusir, disuruh pindah. Padahal, niat kami ke sini baik, membantu warga Palu yang kita dapat malah balasannya diusir, dikira pencuri," kata relawan itu.

Baca juga: Cerita Operator SPBU Terpanggil Jadi Relawan Bencana Palu-Donggala

Namun, para relawan yang ternyata tidak hanya terdiri dari relawan BPBD se-Indonesia ini mengaku tidak bisa berbuat banyak.

"Justru sebenarnya dengan kehadiran kami, sedikit membantu proses keamanan di sekitar sini. Tapi kami mau bagaimana, kami terima lapang dada saja. Kami lanjutkan untuk bantu masyarakat Palu dan sekitarnya," kata salah satu relawan medis dari Banggai Kepulauan.

Tanggapan BNPB

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kemudian memberikan penjelasan. Sutopo membantah bahwa Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengusir para relawan dari halaman kantor Bappeda Kota Palu.

"Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan tidak ada istilah diusir," kata Sutopo dalam keterangan tertulis, Rabu (10/10/2018).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasional
Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Nasional
Ada Spanduk Dukungan Maju di Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Gangu Saya dengan Isu Capres!

Ada Spanduk Dukungan Maju di Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Gangu Saya dengan Isu Capres!

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Nasional
PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Nasional
Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Nasional
KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

Nasional
Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.