Polri Memberi Toleransi Korban Bencana yang Berebut Makanan

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri mengingatkan masyarakat yang mengambil barang yang bukan miliknya merupakan tindak pidana.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto terkait kejadian berebut makanan di sejumlah toko pascabencana gempa di Sulawesi Tengah.

Meski demikian, kata Setyo, pihaknya bisa memberikan toleransi untuk masyarakat yang mengambil kebutuhan bahan pokok mengingat situasi yang sangat mendesak.

"Oleh sebab itu, kepada masyarakat diimbau kalau itu memang kebutuhan pokok, kita mungkin masih dalam batas toleransi, tetapi kalau itu sudah barang-barang yang lain, itu kriminal," tutur Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2018).

Baca juga: Presiden Jokowi: Bantuan Makanan Akan Dikirim Sebanyak-banyaknya

Namun, ia mengingatkan, tindakan penjarahan dalam artian yang sebenarnya tetap tidak diperbolehkan.

Oleh sebab itu, pengamanan menjadi salah satu prioritas jajarannya.

"Oleh sebab itu, kami mohon dengan hormat dan sangat, ini menjadi atensi kita dan kami akan mengamankan, Polda Sulteng dan jajarannya akan dibantu dengan personel Polda tetangga, nanti akan dikirim dari Mabes Polri dan polda lain, akan siap mengamankan," ujarnya.

Baca juga: Banyak Warga Berebut Makanan di Minimarket, Ini Kata Jokowi

Sejumlah warga di Kota Palu berebut makanan di minimarket hingga pasar swalayan pascagempa dan tsunami. Mereka beralasan sulit mendapatkan makanan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan, bantuan makanan dan air minum akan dikirim ke lokasi bencana di Sulawesi Tengah dalam jumlah sebanyak-banyaknya.

"Bantuan makanan, hari ini kita kirim sebanyak-banyaknya pakai pesawat Hercules dari Jakarta langsung. Ada beberapa pesawat," ujar Presiden Jokowi saat dijumpai di Monumen Pancasila Sakti, Kompleks Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin.

Presiden mengatakan, selanjutnya bantuan makanan akan diambil dari Balikpapan dan Makassar yang lokasinya lebih dekat dengan wilayah terdampak bencana.