Satu Saksi Kasus PLTU Riau-1 Dicegah ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah seorang pihak swasta bernama Samin Tan ke luar negeri.

Febri menuturkan, Samin merupakan salah satu saksi dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Dilakukan pelarangan ke luar negeri terhadap saksi Samin Tan, swasta, selama 6 bulan ke depan," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/9/2018).

Menurut Febri, pencegahan ke luar negeri dilakukan untuk membantu proses penyidikan kasus ini ketika keterangan Samin dibutuhkan.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Golkar Turun Gara-gara Kasus Novanto dan PLTU Riau

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

Baca juga: KPK Terus Dalami Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar

KPK menduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka.

Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani.

Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo.