Ini yang Akan Dilakukan Polri untuk Tangani Hoaks dan Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri akan melakukan tindakan tegas terhadap informasi bohong alias hoaks maupun ujaran kebencian menjelang Pemilu 2019.

Hal itu dikatakan Dedi menanggapi beredarnya video di media sosial mengenai kericuhan unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Video ini hoaks dan menyebar pada Sabtu (15/9/2018) lalu.

“Seluruh masyarakat baik individu maupun kelompok yang mencoba memviralkan, menyebarkan berita hoaks atau ujaran kebencian pasti kami tangani dengan serius,” ujar Dedi di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018).

Baca juga: Penyebar Hoaks Demo Kerusuhan di MK Ditahan Polisi

Dedi menilai, video hoaks tersebut dapat memecah bangsa Indonesia terutama menjelang Pemilu 2019.

"Bangsa ini tidak boleh terpecah,” kata Dedi.

Polri, kata Dedi, masih memproses dan mengembangkan kasus tersebut ke tahap penyidikan yang ditangani oleh Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya.

“Secara spesifik bisa ditanyakan ke Polda Metro Jaya. Yang jelas itu kami tangani dengan UU ITE,” kata Dedi.

Baca juga: Beredar Pesan Sindikat Narkoba Bermodus Salah Kirim Paket, Polri Pastikan Hoaks

Menindaklanjuti video hoaks tersebut, Polri telah mengamankan empat tersangka penyebar video hoaks tentang kerusuhan unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Empat tersangka itu adalah GUN, SAE, MY, dan NUG. Mereka dianggap menyebarkan berita hoaks di akun Facebook masing-masing.

Tindak tegas "black campaign"

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku black campaign atau kampanye hitam pada Pemilu 2019.

“Yang tidak ditoleransi Polri adalah black campaign, artinya kampanye sesuatu yang tidak terjadi tapi diolah, di-setting, didesain seolah-olah itu terjadi,” ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018).

Baca juga: VIDEO: Hoaks atau Fakta Pekan Ini, 10-15 September 2018

Tito menyontohkan, adanya manipulasi simulasi pengamanan di Mahkamah Konstitusi yang dibuat seolah-olah menjadi kerusuhan. Hal itu, kata dia, termasuk pada kategori kampanye hitam.

“Pelatihan ini divideokan sekarang ini di-recycle lagi dengan embel-embel telah terjadi kerusuhan di depan Istana, padahal tidak ada. Ini adalah black campaign sesuatu yang tidak ada, tapi dibuat seolah-olah ada,” tutur Tito.

Kampanye hitam, kata Tito, adalah ranah pidana dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Teknologi informasi (ITE).

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Alur Aduan Insiden Siber