Polri Ungkap Alasan Tak Beri Izin Jalan Sehat yang Dihadiri Ahmad Dhani dan Neno Warisman

Kompas.com - 04/09/2018, 21:12 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018). Reza JurnalistonKaro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan alasan Kepolisian Republik Indonesia tak mengeluarkan izin jalan sehat dalam rangka Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/9/2018).

Rencananya, kegiatan itu akan dihadiri musisi Ahmad Dhani dan Neno Warisman, dan diikuti ribuan peserta.

Dedi mengatakan, alasan polisi adalah pertimbangan keamanan dan ketertiban.

"Jadi pada prinsipnya mungkin dari wilayah ini memiliki tim yang menganalisa kegiatan tersebut. Kami meng-assesment secara komprehensif sepanjang kegiatan masyarakat," ujar Dedi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018).

Baca juga: Polisi Solo Tak Izinkan Jalan Sehat Haornas yang Dihadiri Ahmad Dhani dan Neno Warisman

Tindakan Polri, lanjut Dedi, merujuk pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahu secara tertulis kepada pihak kepolisian.

"Sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998, ada lima poin yaitu pertama kegiatan menyampaikan pendapat di muka publik itu sifatnya tidak absolut, sesuai regulasi kami,” kata Dedi.

Ia mengatakan, hasil telaah kepolisian, ada potensi mengganggu keamanan dari kegiatan tersebut.

Baca juga: Buntut Kasus Neno Warisman, Pilot Lion Air Laporkan Akun Medsos ke Polisi

"Dari hasil assesment, pasti ada potensi mengarah ke situ. Oleh karena itu, polisi mengambil diskresi kepolisian. Diskresi itu diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di mana polisi boleh mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri. Kalau dibiarkan nanti terjadi bentrokan fisik, maka polisi juga disalahkan. Maka polisi harus mampu mengantisipasi setiap kemungkinan terburuk," ujar Dedi. 

Dari Solo diberitakan, Kepolisian Resta Surakarta tidak mengeluarkan izin untuk rencana aksi jalan sehat tersebut.

Wakil Kepala Polresta Surakarta, AKBP Andy Rifai mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan kegiatan dari panitia.

Namun, pihaknya tidak memberikan izin kegiatan itu dengan alasan keamanan.

Kompas TV Aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah di Gedung DPR.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X