Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Prioritaskan Penegakan Hukum jika Terpilih Jadi Wapres

Kompas.com - 09/08/2018, 22:32 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ma'ruf Amin memasukkan bidang penegakan hukum dalam salah satu rencana kerja prioritasnya jika terpilih sebagai wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu dikatakan Ma'ruf dalam jumpa pers di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

"Karakter bangsa yang harus jadi perhatian. Setelah itu, baru soal penegakan hukum," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Ini Alasan Maruf Amin Terima Ajakan Jokowi Jadi Cawapres

Sementara urutan pertama pertama prioritas Ma'ruf adalah menciptakan kedamaian, lalu ekonomi kerakyatan. 

"Saya kira hal-hal itu yang harus diprioritaskan untuk periode 2019-2024. Mudah-mudahan kami bisa dipilih dan bisa bangun negara lebih kuat," kata Ma'ruf.

Ma'ruf yang saat ini menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai, pembangunan karakter tidak bisa lepas dari upaya memajukan penegakan hukum.

Baca juga: Maruf Amin: Indonesia Tak Boleh Lagi Jadi Negara Pengimpor

Menurut Ma'ruf, semakin berhasil program pembentukan karakter bangsa, maka makin sedikit pelanggaran hukum terjadi.

Nama Ma'ruf diumumkan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.

Ma'ruf telah menyiapkan sejumlah rencana kerja dan prioritas jika nantinya menang dalam pemilu.

Kompas TV Joko Widodo dan Ma’ruf Amin deklarasikan diri menjadi pasangan calon di Pemilihan Presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com