Yenny Wahid Minta antara PKB dan PBNU Harus Dipisahkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Zannuba Arrifah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid mengkritik Ketua PBNU Robikin Emhas yang menyatakan, warga Nahdliyin tidak akan mendukung Jokowi jika cawapresnya bukan dari kalangan NU.

Menurut Yenny, pernyataan salah seorang pengurus NU tersebut bukan merupakan sikap PBNU secara organisasi. Pernyataan itu dinilai dilatarbelakangi partai politik tempat ia bernaung.

"Bagi saya wajar, karena pengurus NU yang menyatakan akan mundur itu adalah pengurus NU yang juga berpartai di PKB. Jadi wajar, namanya juga dia bela ketua umumnya. Tetapi, itu harus dipisahkan PKB dengan PBNU," ujar Yenny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/8/2018).

Yenny juga yakin, pernyataan Robikin itu merujuk pada sosok Mahfud MD. Soal ini, Yenny justru mempertanyakan pernyataan Robikin. Sebab, berdasarkan komunikasinya dengan kiai-kiai NU akar rumput di seluruh Indonesia, justru sosok Mahfud sangat disetujui untuk menjadi cawapres pendamping Jokowi.

Selain itu, Yenny yang merupakan putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid alias Gus Dur itu mengatakan, PBNU sebenarnya tidak diperbolehkan ikut dalam politik praktis. Hal itu tecermin dari pernyataan sang Ketua Umum PBNU Said Aqil Seradj. 

Baca juga: Said Aqil: Kader NU jadi Cawapres Jokowi, Jika Diambil Alhamdulillah

"Kiai-kiai, terutama kiai kultural NU, kan jumlahnya jutaan, rata-rata justru sangat gembira. Kalau saya sih mendapatkan pesan langsung, baik lewat WA, telepon langsung dari kiai akar rumput itu, mereka sangat bahagia sekali, sangat mendukung sekali kalau Jokowi mempercayakan wakilnya kepada Pak Mahfud," ujar Yenny.

"Kita sama sekali tidak dalam posisi mendorong. Kita hanya dalam posisi menerima, kita mendoakan Pak Jokowi, enggak mendorong-dorong, apalagi sampai berani-berani main ancam, enggak ada itu. Kita mendoakan agar Pak Jokowi itu diberikan kejernihan di dalam melihat dan menimbang-nimbang berbagai macam perspektif sehingga bisa memilih orang yang terbaik untuk mendampingi beliau," lanjut dia.

Sebelumnya, Robikin mengatakan bahwa apabila cawapres Jokowi bukan dari kader PBNU, warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memenangkannya.