Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Mohon kepada Saudara-saudara Ojol, Tidak Mempolitisir...

Kompas.com - 07/08/2018, 14:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta ojek online yang berencana menggelar aksi unjuk rasa pada pembukaan Asian Games, 18 Agustus 2018 mendatang, tidak melakukan politisasi isu.

Menurut Budi, perusahaan aplikasi alias operator telah memenuhi tuntutan para pengemudi ojek online yakni, kenaikan tarif menjadi di atas Rp 2.000 per kilometer.

"Kan disampaikan oleh aktivis ojol, mereka minta kenaikan tarif Rp 2.000, karena sekarang itu Rp 1.600. Tetapi ternyata disampaikan, operator sudah memberikan tarif di atas Rp 2.000. Jadi apa yang diminta ojol, itu sudah," ujar Budi saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek Online Demo Saat Asian Games...

"Jadi, mohon kepada para saudara ojol, tidak mempolitisir. Nyatanya, operator sudah melakukan (apa yang dituntut ojol) itu," lanjut dia.

Mengenai adanya tuntutan dari sebagian ojol untuk menaikkan tarif lagi menjadi Rp 3.000 per kilometer, Budi mengatakan, hal itu tidak mungkin terwujud.

Sebab, selain angka tersebut hanya diterapkan untuk tarif taksi, angka itu juga akan memberatkan konsumen.

Menhub Budi Karya Sumadi di Pusdai Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018).KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKO Menhub Budi Karya Sumadi di Pusdai Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018).

Baca juga: Mediasi Deadlock, Ojek Online Akan Tetap Demo Saat Pembukaan Asian Games

"Saya bicara sama masyarakat, kalau ojol Rp 3.000 per kilometer, mereka enggak mau naik ojol lagi," ujar Budi.

Budi menambahkan sebenarnya tarif yang ditetapkan operator saat ini sudah disepakati sebagian besar kelompok di ojek online.

Namun, masih ada kelompok-kelompok kecil yang tidak setuju dengan penetapan itu dan akhirnya opini kelompok kecil itulah yang seolah-olah menjadi isu besar di media massa.

Baca juga: Mediasi Antara Pengemudi dan Aplikator Ojek Online Berakhir Deadlock

"Memang kelompok mereka itu kan ada banyak. Misalnya ada 10 kelompok, kita sudah menemui sembilan kelompok, yang satu kelompok ngomong, dan karena berbeda, ya jadi berita," ujar Budi.

Diberitakan, sejumlah pengemudi ojek online berencana menggelar demo saat pembukaan Asian Games 2018 18 Agustus mendatang atau dikenal dengan sebutan aksi 188.

Aksi ini merupakan lanjutan dari demo sebelumnya yang telah dilakukan sebanyak tiga kali selama tahun 2017.

Baca juga: Mengenal Tradisi Patekoan, Minum Teh Gratis Incaran Ojek Online hingga Turis di Tamansari

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan, aksi 188 rencananya akan mengusung dua tuntutan utama.

Tuntutan pertama, mengembalikan tarif normal ojek online. Tahun 2012-2015 tarif per kilometer adalah Rp 3.000, sedangkan saat ini tarif telah diturunkan menjadi Rp 1.200 per kilometer.

Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi para ojek online.

Baca juga: Biasanya Kucing-kucingan Sama Dishub, Sekarang Ojek Online Dikasih Tempat Khusus

Igun mengaku telah menyampaikan tuntutan tersebut ke lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam hal ini berarti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, hasilnya nihil dan tidak ada solusi atas masalah ojek online tersebut.

Kompas TV Sekarang ojek online nggak perlu antar jemput penumpang di bahu jalan lagi. Kini, pemprov DKI Jakarta sediakan area khusus bagi ojek online.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com