Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Imbau Pemilih yang Berusia 17 Tahun saat Pemilu untuk Proaktif

Kompas.com - 06/08/2018, 16:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau warga yang berusia 17 tahun tepat pada saat Pemilu serentak digelar atau 17 April 2019, dapat secara proaktif mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih presiden dan anggota legislatif.

Tjahjo mengungkapkan, terdapat 3.000-5.000 warga yang berusia 17 tahun bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu.

Dengan jumlah tersebut, menurut Tjahjo, sulit bagi dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mendatangi satu per satu.

"Mudah-mudahan mereka proaktif datang, karena TPS kan juga harus pasti dia tinggal di RT, RW mana, kelurahan mana, kecamatan mana, TPS mana," kata Tjahjo usai meninjau lokasi pendaftaran capres-cawapres di KPU, Senin (6/8/2018).

Baca juga: Penduduk yang Berusia 17 Saat Pemilu 2019 Diimbau Rekam KTP-el Sekarang

Tjahjo mengklaim, pihaknya sampai saat ini telah melakukan perekaman e-KTP hingga 97,2 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang berhak mendapatkan KTP.

Ia mengatakan, Kemendagri telah berkeliling untuk melakukan pendataan perekaman e-KTP, termasuk WNI yang tinggal di luar negeri.

"Datanya ada, sekarang sudah 97,2 persen (yang sudah merekam e-ktp). Tim kami sudah keliling dunia juga untuk mendata," jelas Tjahjo. 

Di sisi lain, Tjahjo membeberkan, muncul permasalahan KTP ganda. Menurut dia, terdapat 2 juta orang yang terindikasi memiliki KTP ganda. 

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah di hari pencoblosan, Tjahjo mengimbau masyarakat pemegang KTP ganda untuk melaporkan domisilnya saat ini ke Dinas Dukcapil.

"Sepanjang dia tak mau melapor dan memastikan dia domisili di mana kan akan sulit, itu saja," tutupnya.

Kompas TV Polisi akhirnya bisa mengungkap ratusan E-KTP yang tercecer di pinggir jalan daerah Bogor, Jawa Barat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com