Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PSI: Jokowi Tak Provokasi Relawannya untuk Berantem

Kompas.com - 05/08/2018, 20:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni membantah Jokowi memprovokasi relawannya untuk berani jika diajak berkelahi oleh kubu lawan.

Kata Raja, ada yang memotong pernyataan Jokowi ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggelar rapat umum bersama relawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (4/8/2018) kemarin.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Pernyataan Jokowi di Forum Relawan Bukan Ajakan Berkelahi Fisik

Sehingga, pernyataannya menjadi seolah Jokowi melakukan provokasi.

"Ini ada fitnah dari lawan politik Pak Jokowi. Pernyataan Pak Jokowi ini dipotong, dicerabut dari konteksnya, sehingga seolah-olah Pak Jokowi menjadi provokasi bahwa mengajurkan kepada relawan Pak Jokowi untuk berantem di grassroad," kata Raja di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat (5/8/2018).

Raja menjelaskan, pernyataan Jokowi secara utuh justru melarang terjadinya perseteruan di antara dua kubu relawan.

Baca juga: Jokowi: Relawan Kalau Diajak Berantem Jangan Takut

Jokowi mengimbau supaya relawannya tak terlibat saling caci dan fitnah terhadap kubu lawan. Selain itu, Jokowi juga meminta relawannya untuk berkampanye secara positif.

"Berkampanye dengan positif, tapi kalau seandainya ada yang mengajak berantem jangan takut. Artinya ini adalah posisi defensif, bertahan, bukan ofensif," jelas Raja.

Baca juga: Sesuai Arahan Jokowi, Relawan Tak Menghindar jika Diajak Berkelahi

Raja mengumpamakan, dalam international relation ada yang disebut sebagai the last resort, yaitu peperangan boleh dilakukan jika cara damai sudah tak bisa dilakukan. Hal ini pulalah yang diungkapkan oleh Jokowi.

"Ini adalah usaha akhir untuk mempertahankan diri," ujar Raja.

"Sebenarnya itu substansi yang disampaikan Pak Jokowi. Jadi jangan diambil bagian bahwa Pak Jokowi mengajarkan relawan untuk berantem, bukan itu," tandasnya.

Kompas TV Kedua calon presiden 2019 hingga kini belum menngumumkan nama cawapres di tengah pendaftaran capres yang telah dibuka.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com