Sengketa Pilkada, KPU Sultra Anggap Pelanggaran di Konawe hanya Sebatas Administrasi

Kompas.com - 31/07/2018, 13:06 WIB
sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu atau Panitia pengawas (Panwas) dan pengesahan alat bukti di ruang sidang panel I, Mahkanah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018). Reza Jurnalistonsidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu atau Panitia pengawas (Panwas) dan pengesahan alat bukti di ruang sidang panel I, Mahkanah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Bahrun Harahap menilai, permohonan gugatan yang diajukan pasangan calon gubernur Rusda Mahmud-Sjafei Kahar tidak dapat diterima demi hukum.

Hal itu Bahrun sampaikan saat sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu atau Panitia pengawas (Panwas) dan pengesahan alat bukti.

"Hasil pemilihan atau setidak-tidaknya tidak mempengaruhi hasil pemilihan dan terbatas hanya mempersoalkan sisi formil tahapan dan hasil yang dibangun atas asumsi-asumsi atau keterangan-keterangan media massa menurut termohon (KPU Sulteng) bahwa permohonan pemohon tidak beralasan secara umum," ujar Bahrun saat membacakan eksepsi termohon di ruang sidang panel I, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: Pilkada Sultra, Bawaslu Rekomendasikan 32 TPS di Sulawesi Tenggara Gelar Pencoblosan Ulang

Bahrun meminta kepada hakim MK untuk menolak permohonan pemohon dan tetap menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018.

Bahrun mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan di kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, hanya sebatas pada pelanggaran administrasi yang tak mengganggu tahapan Pilkada Sulawesi Tenggara.

"Itu menurut termohon adalah berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan maupun yang dipersoalkan hanya menyangkut soal-soal tahapan pemilihan yang tidak mempunyai relevansi dengan hasil pemilihan," tutur Bahrun.

Baca juga: Rekapitulasi KPU, Ali Mazi-Lukman Abunawas Menang di Pilkada Sultra

Selain itu, Bahrun menilai paslon Ali Mazi dan Lukman Abunanawas telah menyetor laporan dana penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPDK) masih dalam tenggat waktu pukul sebelum 18.00 WITA.

Paslon nomor 1 tersebut telah menyetorkan LPDK pada pukul 17.38 Waktu Indonesia Tengah tanggal 24 Juni 2018 dapat dibuktikan dengan buku registrasi daftar hadir penyerahan untuk LPDK.

"Yang benar pada saat penyerahan LPDK pasangan calon Ali Mazi Lukman Abunawas terdapat satu dokumen LPPDK yang belum ditandatangani, namun paslon nomor satu Sulawesi Tenggara untuk diberi kesempatan melengkapi dokumen yang belum ditandatangani beberapa jam kemudian," tutur dia.

Baca juga: Pilkada Sultra, Asrun-Hugua Menang di Lapas dan Rutan Kendari

Selain itu, ia membantah bahwa KPU Sulawesi Tenggara kerjasama dengan Bawaslu untuk menutupi kebenaran adanya keterlambatan penyetoran LPPDK.

Sementara itu, anggota Bawaslu Sulawesi Tenggara Hamiruddin Udu menerangkan hasil pengawasannya bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara penghitungan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ditemukan indikasi kecurangan atau pelanggaran yang digugat oleh pemohon.

"Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya tidak pernah menemukan maupun menerima laporan baik dari masyarakat, Pasangan calon, maupun tim Pasangan calon terkait laporan dugaan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Tenggara yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif," kata Hamiruddin.

Baca juga: 15 Pasangan Bakal Calon Siap Bertarung pada Pilkada Sultra, Ini Daftarnya

Sebelumnya, pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Kamis (27/7/2018) lalu, kuasa hukum pemohon Andi Darmawan menyampaikan bahwa rekapitulasi perhitungan suara tida mencerminkan hasil pemilihan yang jujur, adil, dan demoratis.

Sebab ditemukan pelanggaran baik yang dilakukan termohon (KPU Provinsi Sulawes Tenggara) maupun oleh paslon nomer urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

Nasional
BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

Nasional
KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

Nasional
Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Nasional
Giring Janjikan Gadget jika Jadi Presiden, Dinilai Gimik yang Akan Perlemah Literasi

Giring Janjikan Gadget jika Jadi Presiden, Dinilai Gimik yang Akan Perlemah Literasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X