Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Romy, AHY Disepakati Jadi Menteri jika Bergabung Koalisi Jokowi

Kompas.com - 26/07/2018, 15:45 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengatakan, Agus Harimurti Yudhoyono sebenarnya diproyeksikan masuk dalam kabinet jika Partai Demokrat bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo.

Hal itu, kata dia, sudah disepakati dalam komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, menurut politisi yang akrab disapa Romy tersebut, SBY justru mengajukan AHY sebagai calon wakil presiden kepada Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Sudah menyepakati pos kabinet untuk AHY sebagai bagian dari rencana koalisi," ujar Romy di Jakarta, Kamis (26/7/2018), seperti dikutip Antara.

"Saya tidak menyampaikan info sembarangan tentang diajukannya AHY sebagai cawapres kepada Pak Jokowi. Informasi tersebut berkategori A1," tambah Romy.

Baca juga: SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

Menurut dia, pengajuan AHY sebagai cawapres adalah hal yang wajar, tidak merupakan keinginan yang berlebihan dan juga bukan merupakan hal yang rahasia.

Partai lain dalam koalisi Jokowi juga mengajukan nama-nama yang diinginkan.

"Ketika PPP ditanya soal cawapres, kami juga menyampaikan nama. Hanya bedanya, yang disampaikan PPP ada sejumlah nama dan statusnya untuk dibahas atau didiskusikan, bukan merupakan target tunggal," kata Rommy.

"Nah, apakah itu yang dimaksud SBY sebagai 'hambatan dan rintangan', ketika diwawancarai salah satu stasiun televisi swasta saya menjawab 'mungkin saja'," tambah Rommy.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

Menurut Rommy, cara mengajukan nama cawapres yang berbeda-beda antara satu partai dengan lainnya itu hanya soal cara berkomunikasi.

"Ada yang terang-terangan menyebut cawapres, ada yang setiap bertemu mengingatkan hasil survei yang tinggi, ada yang menggunakan 'interest group' untuk menyampaikan, atau ada cara lain lagi. Silakan saja, ini kan kontestasi," ujarnya.

Romy mengatakan, jika belakangan SBY berubah sikap dengan menjajaki koalisi bersama kubu Prabowo Subianto, hal itu tidak masalah

"Jika hari-hari ini SBY berubah, itu juga tidak diharamkan dalam politik karena politik itu dinamis," katanya.

Baca juga: SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi

Sebelumnya, SBY mengakui Jokowi menawarkan kursi menteri bagi Demokrat jika bergabung dengan koalisi Pilpres 2019.

Menurut SBY, tawaran itu wajar seperti yang dia alami dulu ketika menjadi presiden.

"Pak Jokowi memang menyampaikan kepada saya kalau Demokrat di dalam, ada posisi-posisi menteri sebagaimana partai-partai lain. Menurut saya, wajar karena saya rasa demikian. Saya juga memimpin koalisi selama 10 tahun, jadi menurut saya itu wajar," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.

Namun, SBY menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta posisi cawapres kepada Jokowi dalam komunikasi selama ini. Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres.

"Saya garis bawahi, beliau tidak pernah menawari cawapres, saya juga tidak pernah meminta posisi cawapres dan mengajukan nama siapapun sebagai cawapres," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com