Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Untuk Menjadi Kekuatan Besar, Buatlah Korporasi Petani

Kompas.com - 28/06/2018, 21:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, di era modern sekarang petani harus terorganisasi layaknya korporasi.

"Saya selalu menyampaikan, marilah yang namanya petani, jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Buatlah kelompok tani, gabungan kelompok tani," ujar Jokowi dalam acara pembukaan Asian Agriculture & Food Forum (ASAFF) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

"Tapi itu pun belum cukup. Untuk menjadi kekuatan besar, buatlah kelompok lebih besar lagi. Kelompok besar gabungan kelompok tani seperti itu sering saya sampaikan, namanya korporasi petani. Harus ada korporasi petani dalam jumlah besar. Kalau swasta bisa, saya meyakini petani juga bisa," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Jokowi, kesejahteraan petani semakin meningkat dan kebutuhan pangan akan semakin terpenuhi.

Jokowi menjelaskan, meskipun zaman berkembang pesat, namun kebutuhan dasar manusia, yakni pangan, tidak akan berubah. Manusia, secanggih apa pun, akan tetap membutuhkannya.

Baca juga: Jokowi Resmikan Korporasi Petani Pertama di Indonesia

Oleh sebab itu, Jokowi merasa profesi petani adalah profesi yang strategis untuk mengisi tantangan zaman.

Di sisi lain, kondisi petani, khususnya Indonesia, masih melaksanakan aktivitasnya secara konvensional. Salah satu contohnya, petani masih banyak menjual gabah kering sehingga harga yang didapat tentu rendah.

"Jangan sampai petani kita arahkan terus menjual gabah. Stop itu. Petani harus bisa menjual beras dalam bentuk kemasan. Karena keuntungannya justru ada di situ dan petaninya harus bisa menjualnya sendiri ke konsumen," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi menawarkan program korporasi petani. Melalui sinergi Kementerian BUMN dan perbankan, sebuah manajemen didirikan. Manajemen itu membawahi kelompok-kelompok tani di suatu wilayah.

Petani pun dapat menguasai mata rantai perdagangan padi melalui manajemen itu, mulai dari menanam padi, pemberian pupuk, pembersihan hama, melaksanakan panen, pembersihan gabah, hingga mengemas beras agar siap jual.

"Keuntungan ada di situ, di perdagangannya, keuntungan itu ada di pemasarannya. Kita tidak boleh lagi urusan rutinitas. Urusan pupuk, benih. Sudah berpuluh-puluh tahun itu kita lakukan. Apa ada lompatan kenaikan kesejahteraan? Saya menawarkan mengkorporasikan petani," ujar Jokowi.

Diketahui, korporasi petani pertama, sudah pernah diluncurkan Jokowi di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, awal Juli 2018 lalu.

Program itu berbentuk korporasi petani bernama Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB) Sliyeg. MBB Sliyeg mengakomodasi aktivitas pertanian mulai dari pra tanam, tanam, panen hingga pascapanen dengan menggunakan aplikasi teknologi.

Selain itu, MBB Sliyeg yang dikelola Kementerian BUMN juga menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran pupuk bersubsidi dan marketplace hortikultura.

Tercatat, sebanyak 7.009 petani yang tergabung di dalam 127 kelompok tani yang sudah bergabung ke dalam korporasi petani tersebut.

MBB Sliyeg memiliki teknologi pemisah gabah, pengering padi hingga sistem pengemasan modern sendiri yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

Kompas TV Kelompok tani di Desa Rengas merupakan salah satu contoh keberhasilan peningkatan hasil panen dengan teknologi ramah lingkungan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com