Wiranto: Ketidaknetralan ASN dan Aparat Keamanan Masalah Tiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapan, masalah ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan dalam Pemilu bukan hal baru.

"Itu masalah dari tahun ke tahun," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Oleh karena itu, lanjut mantan Panglima ABRI itu, sejak awal Presiden Joko Widodo memberikan penekanan kepada seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk menjaga netralitas ASN dan aparat keamanan dalam Pemilu.

Wiranto juga mengatakan, bila masih ada ASN dan aparat keamanan yang tidak netral dalam Pemilu, pasti bakal disanksi. Hal itu sebagai konsekuensi atas aturan yang berlaku.

Baca juga: Jokowi: Netralitas TNI, Polri, dan BIN Bersifat Mutlak!

"Kalau masih ada (yang tak netral) ya ada sanksinya, namanya manusia melanggar, kasih sanksi, ya selesai," kata dia.

Pekan lalu, usai menggelar rapat koordinasi persiapan akhir Pilkada Serentak 2018, pemerintah memberikan jaminan netralitas ASN dan aparat keamanan dalam Pilkada.

Rapat tersebut dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Lalu, Ketua Bawaslau Abhan dan Ketua KPU Arief Budiman. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyinggung adanya ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Baca juga: Ngabalin: SBY Baperan...

Pernyataan presiden ke-6 RI itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui. SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

Dia mensinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.