PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tak Buat Pernyataan Gaduh soal Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Maneger Nasution meminta pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan terkait terorisme yang membuat masyarakat menjadi gaduh.

Hal itu disampaikan Maneger menanggapi adanya sejumlah masjid di DKI Jakarta yang terpapar radikalisme.

"Justru kami berharap tidak bikin gaduh, yang bikin gaduh ini siapa sekarang. Gaduh itu bukan dari kita loh, kita merespons saja. Pemerintah mengatakan terorisme puluhan ribu, mana, gaduh. Lalu kemudian khatib yang memiliki kualifikasi di luar ini di luar itu," kata Maneger saat ditemui di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Baca juga: BNPT Sebut Ada Masjid Terpapar Radikalisme Sejak 2012

Pemerintah, kata Maneger, seharusnya menjelaskan kepada publik bentuk penyebaran paham radikalisme yang terjadi di sejumlah Masjid DKI Jakarta.

"Pemerintah hindarilah problem, pemerintah bukan menimbulkan problem tapi menyelesaikan problem," ucap dia.

"Jangan kemudian, dibuat statement puluhan loh masjidnya, apalagi pengakuannya itu di masjid-masjid pemerintah, begitu loh. Kan aneh itu," sambung Maneger.

Baca juga: Sandiaga Enggan Sebut Masjid di Jakarta yang Disusupi Radikalisme

Sejumlah masjid di Jakarta disebut menjadi tempat paham radikalisme diajarkan. Isu ini pertama kali diembuskan dari pertemuan di Istana Merdeka Senin (4/6/2018).

Ketika itu, Presiden Joko Widodo mengundang 42 tokoh praktisi sosial, budaya, pendidikan, dan agama untuk berdiskusi. Dalam diskusi itu, Jokowi diberi tahu tentang paham radikalisme di masjid.

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra mengungkapkan, awalnya topik tersebut dicetuskan oleh salah satu tamu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.