Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Ridwan-UU 37,3 persen, 2DM 34,5 Persen

Kompas.com - 07/06/2018, 16:48 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas pasangan R Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyani berada di urutan teratas menjelang Pilkada Jawa Barat 2018.

Hal itu terlihat berdasarkan hasil Survei terbaru Charta Politika yang dirilis di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya memaparkan, elektabilitas Ridwan-UU sebesar 37,3 persen.

Sementara pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi sebesar 34,5 persen.

Angka kedua pasangan masih dalam rentang margin of error plus minus sebesar 2.83 persen. Artinya, tidak ada dari keduanya yang unggul.

Di bawah dua pasangan itu adalah Hasanuddin-Anton Charliyan sebesar 7,8 persen dan pasangan Sudrajat-Ahmat Syaikhu sebesar 7,6 persen.

Berdasarkan angka itu, kedua pasangan tersebut juga masih dalam rentang margin of error.

Sementara mereka yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12,8 persen.

"Undecided voters itu akan menjadi curuk yang menentukan," ujar Yunarto.

Yonarto menjelaskan, pasangan Ridwan-UU unggul di wilayah Bandung Raya, Priangan Barat, dan Priangan Timur.

Sementara 2DM menguasai wilayah Cirebonan, Karawangan dan Megapolitan.

Pengumpulan data dilakukan pada 23-29 Mei 2018 melalui wawancara tatap muka 1200 responden dengan kuesioner terstruktur.

Yunarto mengaku, dana untuk melakukan survei tersebut berasal dari dana sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com