Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Minta Kemedikbud Moratorium UN, Ini 3 Alasannya

Kompas.com - 29/05/2018, 14:04 WIB
Moh Nadlir,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan penyelenggaran Ujian Nasional (UN).

Hal itu diungkapkan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).

"Anjloknya hasil UN tahun 2018 seharusnya menjadi momentum bagi Kemdikbud untuk melakukan evaluasi kebijakan UN," kata Retno.

Menurut Retno, alasan KPAI mendesak dilakukannya evaluasi pelaksanaan UN tersebut karena ada sejumlah catatan.

Baca juga: 10 SMP Terbaik DKI Jakarta Berdasarkan Nilai UN

Pertama, hasil nilai UN tahun 2018 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Hasil yang anjlok ini sudah diprediksi banyak orang, mengingat begitu banyak siswa SMA dan SMP peserta UN tahun 2018 yang mengeluhkan sulitnya soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)," kata dia.

Kedua, sulitnya soal UNBK tersebut disebut oleh Kemendibud sebagai soal High Order Thinking Skill (HOTS).

Adapun, soal jenis itu diketahui tidak pernah diperkenalkan selama kegiatan belajar mengajar dan bahkan beberapa materi tidak sesuai dengan kisi-kisi UN.

Baca juga: Pengumuman UN SMP Hari Ini, Kemendikbud: Ada Penurunan Nilai

"Maka sudah semestinya pihak Kemedikbud mengevaluasi soal dan pembuat soalnya," tegas dia.

Ketiga, KPAI pun mengingatkan kembali keputusan MahKamah Agung RI tahun 2009 yang memerintahkan kepada negara untuk tidak melaksanakan UN.

Sampai di mana negara mampu memenuhi pemerataan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Termasuk memenuhi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

Serta meratanya atau terjangkaunya teknologi komunikasi dan informasi di berbagai sekolah di seluruh Indonesia.

Baca juga: Mendikbud: Nilai Nol bagi Pengunggah Foto Soal UN!

"KPAI menilai prasyarat tersebut diduga kuat belum terpenuhi oleh negara, dengan parameter sebagaimana ditentukan oleh Permendikbud tentang 8 standar nasional pendidikan (SNP)," ujar Retno.

KPAI kata Retno meyakini, anjloknya hasil UN tersebut turut disumbang karena tidak adanya pembaharuan pembelajaran bernalar di ruang kelas, selain naiknya tingkat kesulitan soal itu sendiri.

Karenanya kata dia, reformasi pembelajaran di kelas haruslah dimulai dari para guru. Para guru harus disiapkan terlebih dahulu oleh Kemendikbud, Kementerian Agama dan otoritas lainnya.

Tak hanya itu, kata Retno, sudah seharusnya Kebijakan UN dievaluasi kembali untuk di moratorium sementara, sesuai dengan nawacita pemerintah.

"Mengevaluasi kebijakan UN, untuk menjadikan kembali UN bukan sebagai penentu kelulusan siswa. Karena berpotensi melanggar Keputusan MA dan tidak sejalan dengan janji nawacita," terang dia.

Kompas TV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan agar pelaksanaan UNBK di hari kedua dan ketiga tidak mengalami keterlambatan lagi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com