Ini Kesan KPK dan KY terhadap Hakim Artidjo Alkostar yang Masuki Masa Pensiun

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim agung Artidjo Alkostar telah memasuki masa pensiun terhitung kemarin, Selasa (22/5/2018). 

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan, Artidjo Alkostar merupakan sosok penting dalam pemberantasan korupsi.

"Menurut kami, keberadaan hakim agung Artidjo selama ini menjadi bagian penting dari kekuatan pemberantasan korupsi. Selain karena kasus yang ditangani dan vonis yang dijatuhkan yang dipandang memberikan efek jera," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan, terdapat beberapa pertimbangan hukum dan penegasan dari hakim agung Artidjo yang diharapkan bisa diteruskan untuk memperkuat pemberantasan korupsi ke depan.

"Memang saat itu kita sempat berbeda pendapat tentang posisi justice collaborator (JC), tetapi profil Artidjo adalah hakim yang kami hormati," ucap Febri.

Baca juga: Alasan Artidjo Kerap Tambah Hukuman Koruptor di Tingkat Kasasi

KPK pun percaya bahwa masih banyak hakim yang independen, imparsial, dan punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

"Saya percaya masih banyak orang baik di MA, masih banyak hakim yang menjaga independensi, imparsialitas dan punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, publik pasti menunggu komitmen tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyatakan Artidjo merupakan sosok yang langka karena dengan sikap tanpa kompromi menunjukkan bahwa dia hakim yang berintegritas tinggi.

"Hal ini yang membuat dia begitu disegani, tidak hanya kawan, tetapi juga lawan. KY yakin dengan pensiunnya Bapak Artidjo bukan pertanda bahwa tidak akan ada lagi hakim yang seperti dia. MA punya sosok yang meneladani yang bersangkutan," kata Farid melalui keterangan tertulisnya.

Baca juga: Artidjo, Sisiphus, dan Penegakan Hukum

Lebih lanjut, Farid mengatakan bahwa banyak orang menganggap Artidjo merupakan sosok hakim yang "galak".

"Dikatakan galak karena tadinya orang-orang yang melakukan korupsi baik itu dari kalangan legislatif, eksekutif, maupun dari lembaga yudisial berharap akan adanya penurunan hukuman, malah sebaliknya menelan 'pil pahit'. Hukuman mereka malah diperberat," tuturnya.

(Antara)