Menag: Presiden Sekalipun Tidak Ada Jatah Kuota Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pihaknya tidak memandang siapa dan apa kedudukannya untuk kuota ibadah haji.

Menurut dia, kuota didasarkan pada prinsip keadilan. Hal itu berlaku untuk jemaah yang sudah mendapat nomor porsi sesuai urutan yang telah ditetapkan.

“Hatta Presiden sekalipun tidak ada jatah sama sekali karena saya harus menerapkan keadilan. Keadilan itu harus berlaku sama, tidak ada yang mendapat jatah. Keadilan itu siapa yang mendaftar lebih dulu, dia yang mendapat lebih dulu,” kata Menag seperti dikutip kemenag.go.id, Jumat (20/4/2018).

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin ketika ditemui usai menerima Wakapolri Komjen Pol Syafruddin di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, Rabu (4/4/2108).

Menurut Menag, hal itu merupakan konsekuensi keadilan sekaligus komitmen dirinya sejak  ditunjuk menjadi Menteri.

Menag bersama KPK telah berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pihak lain, khususnya calon jemaah.

Menggunakan kuota tidak sesuai sistem, kata Menag, akan menimbulkan ketidakadilan buat calon jemaah haji yang sudah antre bertahun-tahun.

Karenanya, Kementerian Agama memberlakukan ketentuan keberangkatan jemaah berdasarkan urutan.

“Jadi jumlah kuota yang ada tidak digunakan oleh orang yang tidak berhak. Yang bisa menggunakan adalah mereka yang sudah mempunyai nomor porsi dan sudah mendaftar. Sifatnya urut kacang,” tegas Menag.