Siapkan Inpres, Jokowi Paksa Semua Daerah Terapkan "Online Single Submission"

Kompas.com - 18/04/2018, 16:30 WIB
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin penerapan sistem online single submission dilakukan secepat mungkin. Kepala Negara menekankan, penerapan sistem ini tidak harus menunggu kesiapan semua daerah.

"Saya pikir kita tidak usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap. Kita harus paksa untuk mereka harus siap," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018).

Jokowi mengaku akan menyiapkan instruksi presiden atau peraturan presiden guna memaksa setiap daerah menerapkan sistem online single submission ini. Dengan begitu, tidak ada lagi darah yang beralasan belum siap menerapkannya.

"Sehingga mau tidak mau yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa kita terapkan tanpa ada yang bilang, 'saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap'," kata Jokowi.

(Baca juga: Pemerintah Bentuk Single Submission untuk Kawal Investasi Besar)

Jokowi mengatakan, sistem online single submission ini adalah sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Perizinan akan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu dan terintegrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi," kata dia.

(Baca juga: Jokowi: Perizinan Potensial Jadi Alat Pemerasan)

Jokowi juga meminta penerapan sistem ini diikuti dengan perbaikan sumber daya manusia. Meski sistemnya sudah ada, ia tetap ingin agar petugas terkait dapat lebih tanggap, responsif dalam mengurus perizinan.

"Saya ingatkan bahwa di belakang penerapan sistem ini ada manusia, ada SDM, ada faktor SDM. Di situ ada kultur, oleh karena itu saya minta reformasi ini juga menyangkut peningkatan kapasitas SDM kita," kata dia.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan adanya penghapusan terhadp 52 peraturan menteri dalam negeri yang dianggap menghambat birokrasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Nasional
Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul 'BackDate'

Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul "BackDate"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.